INFODAERAH.COM, Jakarta – Rencana pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan dan memasifkan polisi siber pada tahun 2021 mendapat sambutan baik dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun 2020.
“Serangan digital memang dilematis akhir-akhir ini, untuk itu kami mengapresiasi keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaktifkan Polisi Siber di tahun 2021,” kata Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry Ch Bangun, Minggu (27/12/2020) dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten.
Wakil Ketua Dewan Pers ini mempersilahkan pemerintah mengaktifkan polisi siber. “Sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI tidak khawatir dengan diaktifkannya polisi siber karena semua wartawan yang bekerja di media anggota SMSI sudah mentaati undang-undang dan kode etik jurnalistik. Sasaran polisi siber lebih pada media sosial yang mengumbar kata kebencian dan fitnah. Pers profesional tidak akan menyebarluaskan ujaran kebencian dan fitnah,” ungkapnya.
Baca juga :
Dijelaskan Henry bahwa sebagai konstituen Dewan Pers, perusahaan media yang bergabubg dalam keanggotaan SMSI dilindungi undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 dan berpedoman pada Peraturan Dewan Pers No: 1/Peraturan-DP/III/2012 dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disahkan oleh Dewan Pers pada 9 Februari 2011.
Menurut penilaian Hendry Ch Bangun yang juga Direktur Utama Siberindo.co, kualitas karya jurnalistik media anggota SMSI cukup baik, pelanggaran kode etik bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil, antara satu-dua saja.
Tonton video ini :
