INFODAERAH.COM, KABUPATEN BEKASI – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi menyebut skala prioritas dari desa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah masuk ke setiap SKPD selalu tidak lagi jadi prioritas, dan yang ada malah sebaliknya.
Demikian ungkapan anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor kepada awak media. Jumat (12/2/21)
Dijelaskan, Musrenbang adalah cerminan perencanaan pembangunan yang tertata dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), kemudian naik ke musrenbang kecamatan dan SKPD terkait, kemudian akhirnya pembahasan dilakukan antara pihak eksekutif dan legislatif.
BACA JUGA :
“Seharusnya dengan ruh yang sudah ada, tinggal program skala prioritas, dikarenakan pembagian setiap SKPD dalam programnya terbagi secara proporsional, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan di desanya. Namun, skala prioritas dari desa yang sudah masuk ke setiap SKPD ini selalu tidak lagi jadi prioritas, yang ada malah sebaliknya,” ujar Cecep Noor.
“Saya selaku anggota Banggar selalu menemukan ini dari tahun ke tahun, yang mana tolok ukur musrenbang akhirnya kadang terjadi kekecewaan dari pihak desa,” ujar Cecep Noor menambahkan.
Menurut dia, jika Kabupaten Bekasi ingin lebih baik, maka jadikan patokan musrenbang sebagai hukum tertinggi dan skala prioritas. Karenanya, kata dia, skala prioritas yang digunakan landasan menjadi Sipda (Sistem Informasi Perencanaan Daerah)
“Jadikan kata itu (hukum dan prioritas) untuk diimplementasikan, karena jalan yang rusak misalnya, harus cepat dibangun dan bukan 3 tahun menunggu rakyat marah, sehingga tidak percaya lagi dengan program musrenbang,” tegas Cecep Noor, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 1.
Dia juga mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang lambat mengeksekusi usai anggaran disahkan oleh DPRD melalui rapat paripurna.
“Selalu santai, dan pekerjaan selalu dilaksanakan mau ke akhir tahun. Yang mana penyerapan anggaran selalu menjadi Silpa triliunan rupiah. Coba kita renungkan, mau diapakan Kabupaten Bekasi ini?,”demikian Cecep Noor mengakhiri tanggapannya. (Madrawi)
