INFODAERAH.COM, PANDEGLANG – Hilman selaku Ketua Komisi Informasi (KI) Banten menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Hal itu dilihat dengan tidak adanya permohonan sengketa Informasi (PSI).
“Dari database kami Januari-Desember dalam penyelesaian tidak ada satupun pihak pemohon dari Kabupaten Pandeglang. Kami sangat mengapresiasi karena permohonan dapat diselesaikan ditingkat Kabupaten,” tutur Hilman saat berkunjung ke Pemkab Pandeglang yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, Rabu (3/3/2021).
Dari delapan Kabupaten Kota di Banten, ia mengungkapkan bahwa hanya Kabupaten Pandeglang yang tidak ada PSI. “Mungkin ini karena soliditas yang dilakukan oleh pengelola informasi publik yang ada di Pandeglang,” ungkapnya.
BACA JUGA :
Untuk kedepan, Hilman berharap di Kabupaten Pandeglang sendiri dapat menginisiasi terkait pengelolaan PPID Desa. Pasalnya, melihat banyaknya sengketa yang terjadi di daerah lain terkait PSI ditingkat Desa. “Oleh karena itu jika memang Pemkab berkenan, nantinya KI akan mensiapkan perangkatnya. Kami sangat respon apabila Kabupaten Pandeglang bersedia,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatkan bahwa sejauh ini bukannya tidak ada permohonan informasi, akan tetapi memang bisa segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan PPID utama.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu wujud keterbukaan informasi publik ialah hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) guna memutus mata rantai oknum yang pungli. Dan dengan hadirnya aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat secara transparan.
“Sejauh ini kita terus berupaya untuk memberikan informasi kepada masyrakat karena itu salah satu kewajiban kita. Kami juga mengucapkan terimaksih atas kunjungan ketua KI Banten kesini untuk melihat langsung dan bertukar pikiran,” ungkapnya.
Mengenai PPID Desa yang dikatakan oleh Ketua KI, Tanto sangat sepakat apabila itu direalisasikan. Pasalnya, ia melihat banyaknya anggaran yang besar dikelola oleh Desa. “Akan segera kita upayakan. Meski diluar teknologi yang sudah kita jalankan. Akan tetapi, kedepan akan kita dorong kembali agar desa mengikuti PPID yang kita miliki,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut ialah Asda Administrasi, Setda Kurnia Satriawan, dan Kadiskominfo, Girgijantoro. (Red)
