Beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan ini di antaranya tunjangan komunikasi atau yang sering disebut uang pulsa sebesar Rp12 jutaan.
Kemudian ada juga tunjangan transporasi sebesar Rp14 jutaan dan tunjangan perumahan sekitar Rp 23 jutaan.
Kendati memiliki gaji puluhan juta rupiah, pendapatan anggota dewan ini tidak di terima sepenuhnya.
Bahkan sebagian besar di habiskan untuk membayar cicilan SK yang di gadaikan.
“Ya banyak potongannya, ada yang sampai sisa dua juta tiga juga rupiah.
Ya mungkin karena kebutuhan,” ucapnya.
Selain di potong cicilan bank, terdapat potongan partai politik dengan persentase bermacam-macam.
“Jadi di potongnya langsung dari keuangan.
Ada surat dari partai anggota dewan ini gajinya di potong dan masuk partai,
lalu ada kesediaan dewan yang bersangkutan gajinya di potong,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengakui budaya menggadaikan SK pengangkatan anggota dewan terjadi di Bekasi.
Untuk itu sebagian kecil gaji yang di terima.
