“Ya sebetulnya kan untuk ikut pemilihan kan mahal, mereka menghabiskan banyak uang untuk bisa nyaleg,” katanya.
Meski gaji habis untuk cicilan, kata dia, sebelumnya mereka terbantu dengan honor perjalanan dinas.
Namun kini terpangkas dengan di samaratakannya honor perjalanan dinas di seluruh Indonesia.
“Ya memang biaya kerja itu mahal dan kami ada kontrak politik dengan konstituen,” ucapnya.
Untuk di ketahui, gaji dan tunjangan wakil rakyat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Tiap anggota DPRD mendapatkan penghasilan dan tunjangan yang bersumber sepenuhnya dari APBD Kabupaten Bekasi,
di antaranya uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan reses dan tunjangan alat kelengkapan.
Selain itu, para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan dan fasilitas lainnya, di antaranya jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut.
Para anggota dewan ini juga mendapat tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (Sar)
