INFODAERAH.COM, BEKASI – Terkait pencopotan Reny Hendrawati sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengatakan informasi tersebut langsung disampaikan kepada dirinya dalam bentuk undangan mengenai pelantikan orang nomor tiga dilingkup Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (4/1/22).
“Kalau informasi ke DPRD Kota Bekasi itu langsung ‘japri’ ke saya tentang adanya pelantikan, dan saya kaget ada pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi. Memang belum ada surat tembusan kepada kami (DPRD Kota Bekasi-red),” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di gedung DPRD.
Kendati demikian, dirinya menegaskan untuk perihal surat tembusan seyogyanya langsung tersampaikan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan). Kalaupun langsung ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi menurutnya itu sah-sah saja, tetapi tidak ada kewajiban seorang ketua menyampaikan kepada pimpinan dan anggota lainnya, apalagi komisi.
Baca berita : Hasil Evaluasi Sekda Kota Bekasi Dicopot Jadi Staf Ahli
“Hari berikutnya saya tanyakan kepada Sekwan belum ada informasi dan baru kemudian komunikasi dengan pihak BKPSDM Kota Bekasi. Sebetulnya kalaupun langsung ditujukan kepada saya (Ketua DPRD Kota Bekasi-red) sah saja tetapi tidak ada kewajiban menyampaikan kepada pimpinan dan anggota lainnya, apalagi komisi, memangnya ketua itu pesuruh,” ucapnya
Lebih lanjut, ia pun menyarankan agar pihak Komisi I DPRD Kota Bekasi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan, untuk dilakukan pemanggilan dan mempertanyakan kepada pihak eksekutif mengenai pergantian Sekda yang terjadi.
“Sebetulnya ini kewenangannya ada pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal ini Komisi I DPRD Kota Bekasi lantaran berhubungan dengan pemerintahan. Saya hanya tinggal menunggu disposisi, karena yang akan lakukan pemanggilan adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berhubungan dengan pemerintahan,” imbuhnya.
Baca berita : Korupsi Bansos Kambing Mantan Kabid Masuk Bui
Namun, saat ditanya apakah hasil evaluasi Sekda ada kaitannya dengan pengembalian uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus Rahmat Effendi, ketua DPRD meminta untuk tidak bertanya kedirinya.
“Itu jangan tanya ke saya kalau soal itu. Namun pernah saya tanyakan, dan memang terkait dengan kinerja saja,” ungkapnya. (Sar/Red)
