INFODAERAH.COM, LEBAK – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Inspektorat Lebak membuka sorotan publik tentang integritas lembaga pengawasan di daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menunjukkan banyak kejanggalan dalam perjalanan dinas ke Kampung Sampireun Resort & Spa, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2024 lalu.
Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani, menyatakan bahwa temuan ini merupakan momentum reformasi pengelolaan anggaran.
“Kami menilai kesalahan persepsi antara BPK dan Inspektorat Lebak tidak bisa dianggap hal yang sederhana, tapi ini merupakan persoalan serius yang harus dibenahi,” kata Amin. Kepada wartawan (26/6/25)
Baca berita: Inspektorat Lebak Tersandung Kasus Penyimpangan Anggaran, PP Imala Desak Kejati dan Kejari Usut Tuntas
Amin menambahkan bahwa Inspektorat sebagai lembaga pengawas seharusnya memberikan contoh yang baik, namun temuan ini justru mencatatkan preseden buruk.
“Tugas dan fungsi Inspektorat jelas krusial untuk dilaksanakan, seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Amin juga menekankan bahwa perjalanan dinas harus transparan kepada publik terkait tujuan, hasil, dan anggarannya.
Baca berita: Inspektorat Lebak Klarifikasi Temuan BPK, Rusito: Sudah Ditindaklanjuti Sebelum LHP Terbit
“Jika tidak dilakukan, maka publik dapat mempertanyakan terkait pengelolaan anggaran ini,” katanya.
Temuan ini merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, khususnya pada fungsi pengawasan internal.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.(Sar/Red)
