INFODAERAH.COM,KAB.BEKASI – Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan komitmen kuatnya terhadap kedaulatan pangan.
“Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” ujar Hasto
saat berdialog dengan kelompok petani, Rabu (24/9/2025).
Hasto mengatakan, petani seharusnya memiliki lahan minimal 1,5 hektare (ha). Iapun mendorong agar negara selalu hadir membantu petani.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ucap dia.
Pada kesempatan itu, para petani menyampaikan sejumlah persoalan langsung. Seorang petani, Ibu Ani, meminta harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter dan dari Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air.
Sementara itu, Pak Asep dari Desa Sukawerta dan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II mengeluhkan saluran air yang tidak dinormalisasi sehingga kerap menyebabkan gagal panen.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang juga kader PDIP turut hadir. Sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasi kepadanya.
Petani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter hingga rusaknya saluran irigasi. Hal ini berdampak gagal panen lahan para petani.
Ade mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian).
“Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” ujar Ade. (Red)