INFODAERAH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya larangan rangkap jabatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Menurutnya, aturan tegas diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menjaga fokus dan integritas pejabat di BUMN.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pembahasan revisi Undang-Undang (UU) BUMN bersama para pakar, di Kompleks [Parlemen, Jakarta, Kamis )25/9/2025).
“Harus ada penegasan larangan rangkap jabatan di dalam revisi UU BUMN ini. Jangan sampai ada pejabat di BUMN yang merangkap posisi lain, baik di anak usaha maupun di institusi lain, karena akan rawan konflik kepentingan,” kata Rieke dilangsir Infodaerah.com dari laman resmi DPR RI.
Baca juga:
Pesan Megawati di Hari Tani: Pertahankan Lahan Subur
Tunjangan Fantastis Pemprov Banten, Ironi di Tengah Kemiskinan
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai praktik rangkap jabatan di lingkungan BUMN selama ini menjadi salah satu faktor yang mengurangi efektivitas kinerja. Sebab itu, ia menekankan bahwa pejabat BUMN adalah pejabat publik yang mengelola keuangan negara, sehingga harus tunduk pada aturan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Kalau dibiarkan, rangkap jabatan bukan hanya persoalan etika, tapi juga hukum. Karena mereka mengelola uang negara, yang pertanggungjawabannya tidak bisa ganda,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga mengusulkan agar Pasal 7 Undang-Undang BUMN dihidupkan kembali. Pasal tersebut sebelumnya mengatur peran BUMN dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan ekonomi nasional.
“Pasal 7 harus kita hidupkan kembali. Itu krusial supaya jelas bahwa BUMN bukan hanya korporasi, tetapi juga alat negara untuk mewujudkan cita-cita konstitusi,” tegas Rieke.
Ia menambahkan, tanpa Pasal 7, orientasi BUMN dikhawatirkan bergeser hanya pada keuntungan semata, dan mengabaikan mandat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Pasal ini bukan sekadar norma, tapi penegasan bahwa BUMN harus mengabdi pada konstitusi. Karena itu tidak boleh dihilangkan, justru harus diperkuat,” tegasnya.
Menutup pernyataan,ia mengingatkan bahwa revisi UU BUMN tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip konstitusi. Baginya, setiap rumusan pasal dalam undang-undang akan berpengaruh pada praktik hukum dan arah pembangunan ekonomi nasional.
“Kita harus hati-hati, karena satu pasal yang hilang bisa mengubah orientasi BUMN dari konstitusional menjadi komersial. Itu berbahaya,” pungkasnya (Red).
Baca juga:
[…] Revisi UU BUMN Harus Tegas Atur Larangan Rangkap […]