INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI – Ratusan tenaga honorer murni menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (6/11/2025), untuk menuntut realisasi pengangkatan 296 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang sebelumnya telah dituangkan dalam kesepakatan dinilai hanyalah omon-omon.
Pantauaan di lapangan, dalam aksi tenaga Honorer terlihat membawa beragam poster. Beberapa di antaranya cukup menyentil, seperti tulisan “Hargai Pengabdian Kami, Honor Murni Kerja Maksimal Status Minimal, Pengabdian Nyata !!!, Hargai Segera !!!, Angkat PPPK Paruh Waktu Bukan Omong Belaka” hingga “Honorer juga Manusia Butuh Kepastian, Kami Mengajar Dengan Hati Tapi dibalas Ingkar Janji “, serta ” Kerjaan Banyak Status Ngak Jelas”.
Taklama melakukan orasi, Perwakilan aksi Honorer kemudian diterima oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi Ahmad Faisal, Anggota Komisi I Riski Topan Ananda, Sarwi Edi Saputra dan Anggota Komisi IV, Ahamdi dan Wildan.
Setelah pertemuan dengan DPRD, Koordinator Honorer Murni Disdik Kota Bekasi, Agil Adam menyampaikan isi dalam pertemuannya dengan anggota DPRD, disepakati bahwa DPRD berjanji akan memfasilitasi dan mendampingi para tenaga honorer untuk audensi dengan Walikota Bekasi Tri Ardhianto.
“Kesepakatan tadi, kita nanti akan audensi bersama dengan Wali Kota, untuk waktu kapan bertemunya, kita menunggu kabar dari Legislatif (DPRD),” kata Agil kepada infodaerah.com.
Baca juga : Rumdis Wawali Bekasi Dibangun Diatas Lahan PSU, Ini Kata Kadis Disperkimtan
Kemudian, dalam pertemuan tadi, Agil juga menceritakan, kalau anggota DPRD juga sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Walikota Bekasi yang belum mengusulkan 296 tenaga honorer murni. Padahal pada tanggal 15 Oktober 2025, Komisi I, Komisi IV bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan BKSDM Kota Bekasi telah sepakat akan mengusulkan 296 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.
“Cukup Kecewa dengan stament pihak Walikota Bekasi, sampai saat ini belum mengusulkan, padahal tanggal 15 oktober 2025 itu Kita sudah sepakat bahwasanya pihak BKSDM dan pihak Dinas Pendidikan dengan DPRD bakal mengajukan data kembali tertinggal,” kata Agil.
Baca juga : BPKAD Akui Rumdis Wawali Kota Bekasi Dibangun Diatas Lahan PSU
Yang menjadi alasan Pemkot Bekasi tidak mengusulkan 296 honorer menjadi PPPK paruh waktu, kata Adil adalah masalah anggaran, padahal pada saat pertemuan di kantor DPRD beberapa waktu yang lalu yaitu saat membuat kesepakatan, DPRD tidak mempermasalahkan mengenai anggaran untuk tenaga honorer.
“Anggaran sudah dibahas pada waktu itu, padahal saat itu DPRD tidak mempermasalah mengenai anggaran, bahkan DPRD bersedia menyiapkan slot alokasi anggaran untuk mengakomodir kami,” terangnya. (Red)
Baca juga : Komisi II DPR RI Soroti Implementasi Kebijakan ASN dan PPPK di Jawa Barat
