INFODAERAH.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di bank daerah.
Pramono mengatakan dana tersebut bukanlah idle money atau dana gangur. Namun, dana itu akan digunakan untuk pembayaran sejumlah program di akhir tahun anggaran.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Baca juga : APBD DKI Jakarta 15 T, Rekrutment Damkar-Pasukan Orange Tahun 2026 Dikurangi
Pramono menjelaskan pola pengeluaran anggaran di DKI memang cenderung meningkat pada triwulan terakhir setiap tahun. Lonjakan ini disebabkan oleh pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran -pembayaran itu,” ujarnya.
Pramono menyebutkan Pemprov DKI juga telah meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung percepatan belanja daerah pada akhir tahun.
“Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,’ karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya,” jelasnya.
Baca juga : APBD DKI Jakarta 15 T, Rekrutment Damkar-Pasukan Orange Tahun 2026 Dikurangi
Pramono juga menyebut realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.
” DKI, alhamdullah, pajak juga tercapai, terpenuhi sesuain dengan target, bahkan melebihi sedikit dari target,” tandasnya.
Sebelumnya, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III/2025 dinilai masih lambat. Imbasnya, sebanyak 15 pemerintah daerah (Pemda) mempunyai simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:
1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
2. Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun
3. Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun (Red)
