“Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya,” katanya di Auditorium Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
Dirinya juga menyadari banyak kesulitan menghadang, namun Teguh terus mengajak jajaran Dukcapil mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP.
Itu sebabnya, sambung Teguh, cita-cita itu mesti di mulai dari sekarang dengan menggalakkan aktivasi aplikasi IKD, termasuk melalui kampus dan kantor pemerintahan dan swasta.
“Itu harus tetap kita masifkan lewat berbagai cara. Karena nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP,” ujarnya.
Selain itu, Teguh mengungkapkan, Dukcapil mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem serta infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
Baca berita:
Kunjungi Kampus UGM di Hari Pendidikan, Ditjen Dukcapil Kemendagri Perkuat Aktivasi IKD
“Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD,” jelasnya.
