INFODAERAH.COM, LAMPUNG -Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada sejumlah lembaga dalam puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Tahun 2025 di Balai Keratun Lantai 3, Senin (8/12/2025).
Mengusung tema “Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kita Berkontribusi Mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, acara ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa transparansi tidak lagi sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan hak konstitusional masyarakat.
“Masyarakat berhak tahu, dan pemerintah wajib membuka. Ketika informasi dibuka, kepercayaan tumbuh. Saat kepercayaan tumbuh, kerja sama menjadi lebih mudah,” ujar Gubernur.
Baca juga : Wamendagri : Sinergi Ekosistem Pariwisata Jadi Kunci Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Ia mencontohkan bagaimana kurang tersedianya data resmi dapat memicu mispersepsi publik, seperti persepsi jalan rusak pada 2023 yang berkembang luas di media sosial meski data menunjukkan kondisi jalan provinsi Lampung termasuk salah satu yang terbaik secara nasional.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal telah mendorong transformasi digital, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik terintegrasi. Ia meminta seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal untuk mengonsolidasikan kanal informasi resmi agar masyarakat memperoleh data yang akurat.
“Sering kali masyarakat mencari informasi di internet, tapi yang muncul belum tentu benar. Karena itu, kita perlu satu pintu data yang terpercaya,” tegasnya.
Baca juga : Mendagri Usul Bantuan Rp2 Miliar, Prabowo Naikkan Jadi Rp4 Miliar per Daerah
Gubernur turut memberikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, seraya menekankan bahwa prestasi tersebut bukanlah akhir dari komitmen keterbukaan.
“Ini pengingat manis bahwa yang sudah baik harus dijaga dan ditingkatkan. Kita ingin semua badan publik terbuka, terpercaya, dan dekat dengan warganya,” ujarnya.
Baca juga : Sekjen Kemendagri Heran Harga Pangan Melonjak di Daerah Subur
Di sisi lain, Ketua Pelaksana Anugerah KIP, Dery Hendryan, melaporkan bahwa Monev KIP 2025 diikuti 464 badan publik dari sepuluh kategori. Evaluasi dilakukan melalui aplikasi e-Monev Komisi Informasi Pusat.
Selama proses penilaian 130 hari, terjadi peningkatan kualitas layanan informasi. Delapan OPD Lampung meraih predikat Informatif, disusul empat pemerintah kabupaten/kota, tujuh perguruan tinggi, sejumlah instansi vertikal yang meraih nilai 100, serta empat Bawaslu kabupaten/kota.
Dery menyebut masih ada sejumlah kendala, seperti rendahnya komitmen pimpinan badan publik dan minimnya insentif bagi pengelola layanan informasi. Meski begitu, ia menilai konsistensi beberapa OPD, seperti Bappeda Lampung, dapat menjadi acuan bagi lembaga lain. (Red)
