INFODAERAH.COM, BEKASI – Setahun sudah Pemerintahan Wali Kota, Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota, Harris Bobihoe pada tanggal 20 Februari 2026.
Ini tanggapan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi terkait kepemimpinan mereka sekaligus masukan yang perlu dibenahi.
Menurutnya, Tri – Harris yang mengusung tagline “Nyaman Kotanya Bahagia Warganya” Pada tahun pertama pasangan ini menakhodai Kota Patriot menurut Sardi ada hal yang perlu di apresiasi, tapi ada juga yang memerlukan perbaikan menuju lebih baik lagi di tahun berikutnya.
“Satu tahun memimpin Kota Bekasi Mas Tri dan Bang Harris secara umum sudah baik. DPRD sebagai mitra dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Bekasi tentunya menilai dari beberapa indikator sesuai tufoksi DPRD yaitu Perencanaan Anggaran (budgeting), Pengawasan Pemerintahan (controling) dan Pembuat Peraturan (Legislasi),”ucap Sardi kepada awak media.
Program unggulan seperti stimulan dana hibah Rp 100 juta per RW, lanjut Sardi sudah terealisasi dengan baik. Program yang menyentuh akar rumput dilingkungan berbasis RW ini, kata dia, sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Pemanfaatan dana hibah ini, menurutnya merupakan implementasi dari visi Kota Bekasi guna merealisasikan Nyaman Kotanya Bahagia Warganya.
“Tinggal bagaimana proses pemanfaatan (dana hibah) di tiap RW saja. Harus urun rembung bersama antar pengurus RW dengan para ketua RTnya, mau digunakan untuk apa anggaran Rp 100 juta tersebut,” bebernya.
Meski secara umum sudah sangat baik, namun sedikit catatan yang disampaikan Sardi sebagai wakil rakyat di Kalimalang. Belum optimalnya penataan transportasi massal di Kota Bekasi menjadi PR Kota Bekasi kedepan.
Meski sudah lahir bus Trans Bekasi Keren (Beken) beberapa waktu lalu, namun secara kepuasaan publik terhadap layanan transportasi belum dirasakan betul manfaatnya.
“Harus ada pelibatan semua pihak dalam membenahi transportasi massal di Kota Bekasi,” ujarnya.
Selain masyarakat sebagai user, ia menilai harus ada masukan dari beberapa stakeholder agar transportasi Kota Bekasi bisa terintegrasi dan lebih baik lagi kedepannya.
“Dalam mengambil kebijakan transportasi perlu kiranya selain melibatkan DPRD dalam merumuskan regulasinya. Harus (melibatkan) masyarakat transportasi di dalamnya,” cetusnya.
Ini penting, sambungnya, agar kejadian serupa aksi para supir angkot tidak kembali melakukan demo dan turun ke jalan menuntut keadilan atas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi.
“DPRD sepakat dengan modernisasi transportasi dan juga terintegrasinya angkutan massal,”ujarnya lagi.
“Namun memerlukan perencanaan matang dan juga kalau bisa ada pembagian rute untuk jalan utama tetap dengan Trans Beken, sedangkan jalan-jalan perumahan memakai angkutan lebih kecil seperti angkot,” pungkasnya.(Adv/Setwan)
