INFODAERAH.COM, JAKARTA – Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi menghadiri Forum Diskusi Aktual (FDA) yang digelar Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan berlangsung di AONE Hotel Jakarta, Jumat (13/03/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan kualitas udara di kawasan perkotaan. Para peserta juga membahas langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo membuka kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, forum diskusi mengangkat tema rencana strategis kebijakan serta penguatan koordinasi antar daerah dalam menghadapi krisis pencemaran udara.
Forum ini mengambil studi kasus krisis pencemaran udara yang melanda wilayah Jabodetabek pada 2023.
“Kami membuka Forum Diskusi Aktual terkait rencana strategis kebijakan serta penguatan koordinasi antar daerah dalam pengendalian krisis pencemaran udara, dengan mengambil studi kasus krisis pencemaran udara di wilayah Jabodetabek pada 2023,” ujar Yusharto.
Ia berharap forum tersebut dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kualitas udara di berbagai wilayah. Diskusi juga diharapkan mampu mengidentifikasi sumber utama emisi pencemar serta menilai efektivitas kebijakan pengendalian yang telah berjalan.
Menurut Yusharto, persoalan polusi udara tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja. Emisi sering kali bersifat lintas wilayah sehingga membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat.
“Melalui forum ini diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara,” katanya.
Kendaraan Bermotor Dominasi Sumber Emisi
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menekan pencemaran udara.
Ia menjelaskan, beberapa faktor utama menjadi sumber emisi di Kota Bekasi.
Sumber tersebut antara lain berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah di ruang terbuka.
Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi mencapai lebih dari 1,5 juta unit. Kendaraan tersebut meliputi mobil penumpang, bus, truk, hingga sepeda motor.
Selain itu, Kota Bekasi juga memiliki 36 industri dari berbagai sektor seperti makanan, farmasi, plastik, hingga kemasan. Aktivitas industri tersebut turut menjadi perhatian dalam pengawasan emisi.
Untuk memantau kualitas udara, Pemerintah Kota Bekasi menggunakan sejumlah metode pengukuran. Pemantauan dilakukan melalui Air Quality Monitoring System (AQMS), pengujian udara ambien, serta penggunaan passive sampler.
Pengukuran dilakukan di beberapa zona, seperti kawasan industri, permukiman, perkantoran, dan area transportasi. Saat ini Kota Bekasi memiliki tiga stasiun AQMS yang berada di GOR Chandrabaga, TPST Bantargebang, dan TPA Sumurbatu.
Junaedi menegaskan bahwa pengendalian kualitas udara tidak dapat dilakukan secara parsial. Upaya tersebut harus melibatkan berbagai sektor, termasuk pengelolaan sampah.
“Pengendalian kualitas udara memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sampah. Salah satu sumber pencemaran udara yang masih terjadi ialah pembakaran sampah di ruang terbuka,” ujar Junaedi.
Karena itu, ia menilai pengelolaan sampah yang baik dan sistematis menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas udara di daerah.
Pemerintah Kota Bekasi juga terus menjalankan berbagai langkah strategis. Upaya tersebut meliputi edukasi larangan pembakaran sampah, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, penyiraman jalan protokol menggunakan eco enzyme, rekayasa lalu lintas angkutan barang, serta penanaman pohon di kawasan industri dan sekolah.
Melalui forum ini, pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. (Red)
