INFODAERAH.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah. Langkah ini bertujuan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkualitas.
Regulasi daerah harus sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait perlu memperkuat sinergi.
Ribka menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kegiatan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka.
Perda Harus Sesuai Kebutuhan Daerah
Ribka menjelaskan, Perda menjadi salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah.
Penyusunan Perda juga membutuhkan kajian akademis dan dukungan data yang memadai. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar menyalin regulasi dari daerah lain.
Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap aturan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Selain itu, Ribka menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan tenaga profesional untuk mendukung proses tersebut.
Dukungan anggaran dan kajian akademis juga menjadi faktor penting. Keduanya membantu pemerintah menghasilkan regulasi yang memiliki landasan kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
“Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” tegasnya.
Perkuat Partisipasi dan Koordinasi
Ribka juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Dengan begitu, pemerintah dapat menghasilkan produk hukum yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pelibatan publik juga tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam proses perencanaan.
Ribka menjelaskan, setiap lembaga memiliki tugas sesuai kewenangannya. Pemda menjalankan kewenangan pembentukan regulasi. Kemendagri memberikan fasilitasi, sedangkan Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi.
Sementara itu, DPD RI menjalankan fungsi evaluasi. Seluruh lembaga perlu memperkuat koordinasi agar proses pembentukan regulasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ribka turut mengingatkan pentingnya sosialisasi setelah pemerintah menetapkan produk hukum. Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu memahami setiap aturan agar dapat menjalankannya dengan baik.
“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” ungkap Ribka.
Ia menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional. Selain itu, regulasi harus tetap mengakomodasi kekhasan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red)
