INFODAERAH.COM, SERANG – Puluhan sepanduk yang berisikan tuntutan agar pemerintah memperhatikan nasib guru madrasah non ASN dibentangkan ratusan pengunjukrasa di depan Kantor Gubernur Banten, Jumat (25/11/2022).
Ratusan pendemo anggota Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Provinsi Banten meminta Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif guru madrasah non PNS di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
Sambil membentangkan sepanduk, pengunjukrasa yang terdiri dari pengurus tingkat DPC , DPD dan DPW PGMI se-Banten meneriakkan yel-yel menyemangati jalannya aksi unjuk rasa.
Silih berganti, beberapa pesetta aksi melakukan orasi menyuarakan tuntutannya agar Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif guru madrasah non PNS yang jumlahnya mencapai 90 persen dari total guru madrasah se-Banten sebanyak 50 ribu orang.
Kordinator aksi PGMI Banten, Ubeidillah, dalam orasinya menyayangkan perhatian Pemprov Banten yang masih kurang kepada guru guru honorer madrsah.
Kata dia, selama ini guru honorer madrasah hanya didanai dari dana bos yang dibayarkan per triwulan demgan kisaran Rp. 250-300 ribu per bulan.
“Jangan ada diskriminasi amra guru sekolah umum dan madrasah.,” seru Ubaedillah.
Ketua DPW PGMI Banten, Deden M. Fatih meyakini, jika Pemprov Banten mampu memberikan dana insentif untuk guru honorer madrasah sebagai garis depan mencerdakan bangsa.
“Kami ingin pemprov dan DPRD sepakat untuk mengalokasikan insentif untuk guru honorer,” kata Ketua DPW PGMI Banten, Deden M. Fatih, di Lebak, Jum’at (25/11).
Empat tuntutan pendemo yaitu agar Pemprov Banten memberikan hibah insentif bagi guru honorer madrasah. Kedua, agar Pemprov mengalokasikan hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk madrasah swasta.
Tuntutan ketiga, agar Pemprov mengalokasikan dana rehab dan RKB madrasah. Poin keempat, PGMI meminta agar Pemprov Banten tidak diskriminatif mengalokasikan amggaran antara sekolah unum dan madrasah.
PGMI Banten juga mengkritisi adanya kesenjangan kesejahteraan antara guru di bawah naungan Dinas Pendidikan, padahal sama-sama menjadi garis depan mencerdaskan bangsa.
“Puluhan ribu teman-teman guru honorer ini kan juga masyarakat Banten yang punya hak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Seperti guru honorer SMA sederajat yang mendapat insentif, atau guru mengaji yang bersumber dari dana hibah APBD,” tandasnya.
Selain menyuarakan aspirasinya, pengunjukrasa juga melakukan aksi sosial penggalangan dana untuk membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
Sebelum aksi, seluruh peserta melaksanalan sholat Jumat di Mesjid yang ada di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Banten (KP3B).
Pendemo kemudian ditemui oleh Sekda Banten, Trenggono.
Aksi berlangsung tertib. Setelah sekitar 2 jam melakukan mimbar bebas peserta aksi membubarkan diri. (*)
