INFODAERAH.COM, JABAR – Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia khususnya di Jawa Barat salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
Hal tersebut di katakan Administrator Kesehatan Ahli Muda, Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Prov Jabar, Neni Rahaeni dalam sesi Bincang JKN Kedeputian Wilayah V Jawa Barat di The House Tour Hotel – Uphill Sersan Bajuri Jalan Terusan Sersan Bajuri No.72 Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
“Untuk optimalisasi JKN kita sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program supaya capaian UHC di 27 kabupaten/kota bisa tercapai. Pada tahun 2023 dilaksanakan Audiensi dan Advokasi kepada 5 kabupaten/kota dengan capaian UHC yang masih rendah dengan harapan ada dukungan untuk kenaikan capaian UHC nya,” ujarnya kepada wartawan. Jum’at (16/6/2023).
Baca berita:
https://infodaerah.com/2022/08/29/bank-bjb-dukung-cycling-de-jabar-angkat-potensi-jabar-selatan/
Kemudian, lanjut Neni, Pemprov Jabar juga akan mengadakan pertemuan lintas perangkat daerah untuk optimalisasi program JKN, karena dari segi kepesertaan sangat di butuhkan dukungan dari Disdukcapil untuk data kependudukan.
“Kemudian untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) kita juga butuh data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) karena update DTKS dari Dinas Sosial kabupaten/kota. Untuk anggaran tentu saja kita butuh dukungan dari Bappeda, BPKAD, juga Bapenda,” terangnya.
Selain itu, untuk publikasi dan informasi serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi perlu dukungan Diskominfo.
