Dia berkilah, kendati turut menandatangani surat itu namun bukan untuk keuntungan pribadi.
” Itukan substansi surat hanya permohonan aja tidak ada hal lain yang menguntungkan saya pribadi, kalau ada tolong kasih bukti ke saya,” kilah Iden.
Ideng juga mengatakan tadinya yang mau dimintai tanda tangan semuanya ada enam kades namun menurut dia empat dulu.
” Saya tidak tau, jadi begini ya. Ada temen lagi usaha tanah karena melintas di wilayah kita dalam bentuk kordinasi sebetulnya, cuman harus ada legalitas meminta permohonan perpanjangan untuk melintas saja,” kata dia
Saat disinggung bahwa aktifitas angkutan tanah di luar kepentingan jalan tol yang merupakan proyek strategis Nasional kemungkinan bisa menghambat kegiatan proyek tersebut, dia berkilah bahwa itu sebatas permohonan.
” Kalau bicara terhambat atau tidak itu tergantung rekomendasi mereka (Wika – red), apakah diizinkan atau tidak namanya juga permohonan sah-sah saja,” kilahnya sambil tertawa.
Sebelumnya diberitakan Ketua Komisi I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak H. Enden Mahyudinm mengatakan surat empat kepala desa yang meminta akses jalan ke kepala proyek tol Serang-Panimbang (Serpang) menilai sangat berlebihan.
” karena itu untuk usaha pribadi, sangat berlebihan, dan merusak aspek lingkungan serta jalan, makanya saya tegas minta di tutup,” ujar ketua komisi I, Senin (9/11/20)
Enden Mahyudin juga mengatakan siapapun pejabatnya kalau untuk kepentingan pribadi atau kelompok tidak diperbolehkan, dia juga mempertanyakan kenapa gak berani galian untuk minta ditutup.
” Ya, tidak boleh atuh, siappun pejabatnya, kalau untuk kepebtingan pribadi dan klompok, kenapa ga berani galian utk minta di tutup,”
” Kalau ditutup selesai sudah masalanya,” tambah dia
Politisi PDIP ini juga juga fokus menyoroti soal perizinan galian tanah yang empat kades minta akses izin melintas ke kepala proyek tol Serpang, dirinya juga meminta satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak dan Dinas terkait segera turun ke lokasi untuk menutupnya.
” Galian tanah yang tidak berizin, mohon untuk di tutup, itu galian liar yang melanggar dan merugikan semua pihak, mohon pol pp dan dinas terkait segera turun ke lokasi, tutup saja sudah,” pungkasnya
Sebelumnya diberitakan Empat orang kepala desa di wilayah provinsi Banten diduga menyalahgunakan wewenang. Mereka mengirim surat ke Pimpinan Proyek Jalan Tol Serang Panimbang. Meminta agar truk angkutan tanah diperbolehkan melintas pada proyek yang belum rampung tersebut. Sementaraa tanah itu gak ada kaitannya dengan proyek tol.
Keempat kades tersebut adalah Kepala Desa Pasar Keong Encup Suproni, Kepala Desa Cisangu Iden Sukatma, Kepala Desa Kemuning Sofwanudin dan Kepala Desa Bojong Pandan Hulman.
Keempatnya kompak dengan sengaja menyurati kepala proyek tol Serang-Panimbang memohon perpanjangan waktu
Berikut isi surat permohonan perpanjangan waktu yang distempel resmi pemerintah desa dan dibubuhi tanda tangan per 31 Oktober 2020.
Berdasarkan surat pemberitahuan batas pelaksanaan izin melintas Mainroad Zona 3 yang di keluarkan oleh PT. Wijaya Karya(Persero) Tbk pada tanggal 25 Oktober 2020. Tentang penggunaan akses jalan pada Mainroad dari sta 24+300 menuju sta 25+200 .
1. Meminta perpanjangan waktu dalam pelaksanaan izin melintas sampai dengan 15 hari kedepan terhitung mulai dari tanggal 01 s/d 8 November 2020.
2. Besar harapan kami permohonan ini akan di kabulkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero)Tbk
Dokumen surat permohonan tersebut didapatkan di grup WhatsApp, dari salah satu Kepala Desa yang pada saat protes anggota group bahwa diwilayahnya banyak mobil truk yang membawa tanah berceceran ke jalan raya yang mengakibatkan banyak korban jatuh karena jalan licin.
Acep Saepudin praktisi hukum kondang di kabupaten Lebak menganalisa surat itu dan mempertanyakan perihal surat tersebut.
“Ini maksudnya Desa yang melintas ke Tol? Hubungannya apa sama desa,” tanya Acep
Pihaknya juga menegaskan bahwa surat tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan itu sudah menyalahgunakan wewenang.
” Gak bisa kalau kepentingan pribadi,” tegas Acep. (Sar)
