INFODAERAH.COM, SURABAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional menjadi salah satu kunci untuk mendorong kemandirian dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, BUMD dapat menjadi penopang utama PAD jika dikelola dengan baik dan akuntabel.
“Presiden mentargetkan Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus double digit selama 10 tahun berturut-turut,” ujar Bima saat menghadiri Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) XV di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Baca juga : Satgas Terpadu Amankan WNA Pembawa Serbuk Nikel di Bandara Khusus IWIP
Bima menjelaskan, pemerintah terus memperkuat profesionalisme BUMD, termasuk melalui rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih terstruktur.
Ia juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara BUMD dan pemerintah daerah, mulai dari koordinasi, penyempurnaan regulasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat perekonomian nasional dan menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Perpamsi harus berada dalam frekuensi yang sama, membangun sinergi dengan Kemendagri, dan solid di internal,” katanya.
Baca juga : Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Daerah Dilanda Banjir, Kemendagri Turun Tangan
Bima turut mengapresiasi usulan agar Perpamsi memperluas cakupan tugas, tidak hanya di sektor air minum tetapi juga sanitasi dan persampahan. Namun ia menekankan pentingnya soliditas internal sebelum memperluas mandat organisasi.
“Energi harus fokus ke program kerja. Karena itu Perpamsi harus solid, kompak, dan guyub agar tidak ada energi yang terbuang,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Bupati Lombok Barat sekaligus mantan Ketua Umum Perpamsi 2021–2024 Lalu Ahmad Zaini, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (Red)
