INFODAERAH.COM, Aceh – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian itu disampaikan setelah Mendagri berkoordinasi langsung dengan Perum Bulog.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai memimpin Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana Aceh, di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
Tito mengungkapkan, di sejumlah wilayah Aceh ketersediaan beras bahkan melampaui kebutuhan enam bulan. Di gudang Bulog Lhokseumawe , misalnya, tersedia sekitar 28 ribu ton beras yang cukup memenuhi kebutuhan Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara hingga sembilan bulan ke depan.
“Stoknya sangat mencukupi. Bahkan untuk beberapa daerah bisa sampai sembilan bulan,” kata Tito.
Baca juga : Wamendagri Terjunkan Praja IPDN Bantu Pemulihan Pemerintahan Aceh Tamiang
Meski stok dinilai aman, Tito menegaskan persoalan utama saat ini adalah distribusi ke wilayah terdampak bencana, khususnya daerah dengan akses terbatas. Pemerintah, kata dia, memastikan jalur distribusi logistik terus dioptimalkan agar bantuan pangan tepat sasaran.
Selain pemenuhan kebutuhan pangan, Mendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana. Upaya ini sejalan dengan program prioritas nasional swasembada pangan. Ia menyebut Kementerian Pertanian telah menyiapkan program untuk mengaktifkan kembali lahan sawah yang terdampak agar dapat kembali produktif, bahkan dioptimalkan.
“Nah ini Menteri Pertanian sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang ada supaya kembali normal,” katanya.
Di sisi lain, Tito juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan skema bantuan sesuai tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Mendagri meminta kepala daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak secara akurat. Ia mengimbau agar pendataan melibatkan kepala desa atau keuchik yang dinilai paling memahami kondisi warganya.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya dan buat sesederhana mungkin,” tandasnya. (Red)
