INFODAERAH.COM, LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim kinerja pengendalian inflasi berada pada tren positif di awal 2026 dan menjelang bulan Ramadan. Klaim itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Senin, 19 Januari 2026.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, hingga 16 Januari 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung tercatat turun sebesar minus 1,33 persen pada pekan ketiga Januari dibandingkan Desember 2025.
Capaian tersebut dipaparkan dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Baca juga : Hari Desa Nasional 2026, Lampung Dorong Desa Mandiri Lewat Program Desaku Maju
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tidak hadir langsung dalam forum tersebut. Ia diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, yang mengikuti rapat secara virtual dari Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung.
Secara nasional, Kemendagri mencatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi berada dalam kondisi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH di sejumlah daerah terutama dipicu oleh harga bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Sementara di Lampung, penurunan IPH disebut ditopang oleh turunnya harga cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.
Meski demikian, pemerintah pusat mengingatkan daerah agar tidak terlena. Tomsi Tohir secara tegas meminta TPID di setiap daerah turun langsung ke lapangan untuk memantau harga komoditas secara rutin, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Cek betul sampai ke gudang. Saya harap tahun ini adalah tahun terbaik. Kita sudah mengalami dari tahun ke tahun, setiap mau Lebaran selalu naik tinggi,” kata Tomsi.
Ia juga menyoroti lonjakan signifikan inflasi bulanan (month-to-month) sepanjang 2025 yang meningkat dari rata-rata 0,3 persen menjadi 1,6 persen, atau naik hingga lima kali lipat.
“Berarti naiknya lima kali lipat. Seluruh komoditas, bahkan ada yang naik keterlaluan, dari biasanya di angka Rp30 ribu menjadi Rp100 ribu lebih. Ini tidak wajar dan harus dicegah,” ujarnya.
Tomsi berharap rakor tersebut tidak berhenti pada laporan angka semata, melainkan menjadi forum nyata untuk merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, khususnya menjelang momentum konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idul Fitri. (Red)
