INFODAERAH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa sektor pariwisata layak menjadi prioritas pembangunan nasional karena dinilai lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan sektor pertambangan.
Hal tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Bonnie mengungkapkan, sektor pariwisata saat ini berkontribusi sekitar Rp1.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 25 juta tenaga kerja. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Ia menilai, apabila dikelola secara serius dan terintegrasi, kontribusi pariwisata bahkan dapat melampaui sektor pertambangan. Bonnie mencontohkan Bali, di mana sektor pariwisata memberikan output ekonomi dan serapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan sektor pertambangan di Papua.
“Kalau kita serius mengembangkan pariwisata, kita tidak perlu membuka tambang secara masif. Pariwisata itu lebih berkelanjutan, tidak destruktif terhadap lingkungan, dan tidak bersifat ekstraktif,” ujar Bonnie.
Baca juga : Aturan Jalan Tambang Tak Ditegakkan, DPR: Wibawa Negara Hilang
Cagar Budaya dan Konflik Kepentingan
Dalam forum tersebut, Bonnie juga menyoroti persoalan tumpang tindih kepentingan antara pelestarian cagar budaya dan aktivitas ekonomi, khususnya pertambangan. Ia menyinggung Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi yang sebagian wilayahnya bersinggungan dengan aktivitas pertambangan batu bara.
Bahkan, menurutnya, sejumlah temuan arkeologis di kawasan tersebut sempat tertimbun material tambang, yang berpotensi menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang tak tergantikan.
Bonnie menjelaskan, pada 2019 dirinya memimpin proyek pemindaian udara (LiDAR) seluas sekitar 7.200 hektare di kawasan Muaro Jambi. Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 3.000 hektare ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki aturan ketat dan tidak boleh diganggu.
Baca juga : Kementerian PKP Siapkan Rp59 Miliar untuk Hunian Tetap Korban Banjir Lebak
Potensi Wisata Lingkungan Belum Maksimal
Selain konflik lahan, Bonnie menilai Indonesia masih memiliki banyak potensi pariwisata berbasis lingkungan yang belum dimaksimalkan. Ia menyinggung Sungai Batanghari yang dinilainya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, mencontoh keberhasilan pengelolaan wisata Sungai Mekong di kawasan ASEAN.
Namun demikian, ia mengingatkan ancaman pendangkalan sungai yang perlu mendapat perhatian serius agar pengembangan wisata dapat berjalan berkelanjutan.
Narasi dan Hospitality Jadi Kunci
Bonnie juga menekankan pentingnya kekuatan narasi dalam pengembangan pariwisata dan cagar budaya. Ia mencontohkan kisah fiksi Hans Brinker di Belanda yang mampu menarik wisatawan internasional berkat pengelolaan cerita yang konsisten dan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak narasi lokal bernilai tinggi, namun belum dikelola secara serius sebagai daya tarik wisata.
“Kita ini sering punya banyak inisiatif, tapi tidak tekun mengelolanya. Padahal narasi budaya itu bisa menjadi daya tarik wisata yang kuat,” katanya.
Baca juga : Aturan Jalan Tambang Tak Ditegakkan, DPR: Wibawa Negara Hilang
Selain narasi, Bonnie menyoroti pentingnya membangun sense of hospitality di daerah tujuan wisata. Ia mencontohkan kawasan Anyer dan Carita di Banten yang memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara optimal, terutama dari sisi pelayanan kepada wisatawan.
Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah yang ramah dan profesional. (Red)
