INFODAERAH.COM, JAKARTA – DPRD Kabupaten Lebak mendorong pemerintah pusat menetapkan Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, sebagai desa adat. Upaya tersebut mengemuka dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, memimpin langsung rombongan dalam pertemuan tersebut. DPRD berharap pemerintah memberikan pengakuan terhadap kekhususan masyarakat Baduy dalam menjalankan pemerintahan desa.
Masyarakat Baduy memiliki karakteristik tersendiri dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Mereka juga tetap memegang teguh aturan adat serta kearifan lokal warisan leluhur.
Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi kekhususan adat. Dengan begitu, masyarakat dapat mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
Pengakuan Desa Adat dan Kekhususan Baduy
Juwita mengatakan, status desa adat menjadi kebutuhan penting bagi Desa Kanekes. Terlebih, pemerintah pusat baru menetapkan 14 desa adat dari lebih 75 ribu desa di Indonesia.
“Penetapan Desa Kanekes menjadi desa adat sangat penting. Sebab, dari lebih 75 ribu desa di Indonesia, baru 14 desa yang ditetapkan sebagai desa adat. Kami ingin Desa Kanekes juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat,” ujar Juwita.
Menurut Juwita, status desa adat bukan sekadar bentuk pengakuan terhadap masyarakat Baduy. Status tersebut juga diharapkan memberi ruang pengaturan khusus dalam pengelolaan keuangan desa.
Dengan kewenangan khusus, pemerintah dapat menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaannya juga perlu mempertimbangkan sistem kehidupan dan aturan adat setempat.
Persoalan anggaran turut menjadi pembahasan dalam audiensi. Juwita mengungkapkan, Desa Kanekes sudah tiga tahun berturut-turut tidak menerima Dana Desa.
Padahal, masyarakat tetap membutuhkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kepentingan. Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, juga menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan.
Masyarakat Baduy pada prinsipnya membutuhkan dukungan anggaran. Namun, mereka berharap pemerintah memberikan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan adat.
Juwita menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan kekhususan tersebut. Pelaksanaan program, kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan harus tetap sejalan dengan aturan adat masyarakat Baduy.
“Kita ingin Desa Kanekes mendapatkan anggaran, tetapi tidak harus menggunakan pola yang sama dengan desa lain. Harus ada kewenangan tersendiri, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun laporan keuangan, karena mereka memiliki acuan dan aturan adat,” tegasnya.
Perda dan Perbup Jadi Landasan
Dalam audiensi tersebut, Juwita menyampaikan penjelasan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Hendriawan. Pemerintah pusat mensyaratkan sejumlah tahapan dan kelengkapan administrasi untuk menetapkan desa adat.
Salah satu persyaratan penting ialah ketersediaan regulasi daerah. Regulasi tersebut mencakup peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup).
Juwita menjelaskan, pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum terkait kelembagaan desa adat. Salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.
Aturan tersebut juga mendapat penguatan melalui peraturan bupati di Kabupaten Lebak.
Dengan landasan hukum itu, Juwita berharap pemerintah segera menindaklanjuti proses penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat.
“Kami sampaikan bahwa secara regulasi, Desa Kanekes sudah memiliki dasar hukum. Perda dari Provinsi Banten sudah ada dan diperkuat dengan Perbup di tingkat kabupaten. Artinya, secara administratif kita sudah memiliki kelengkapan untuk mendorong penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat,” ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota DPRD Lebak dari Fraksi Golkar, Sarkiman dan Delima. Hadir pula Erik dari Fraksi PKS.
Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, juga hadir bersama tiga sesepuh masyarakat Baduy.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak mengirimkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rido Novara. Kepala Bagian Hukum Setda Lebak, Wiwin Budhyarti, juga mengikuti pertemuan tersebut.
Melalui audiensi ini, DPRD Lebak berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Baduy.
Penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat diharapkan memperkuat pengakuan terhadap kelembagaan adat. Selain itu, status tersebut diharapkan memberi kepastian mengenai pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat Baduy dapat mempertahankan nilai-nilai adat sekaligus menjalankan pemerintahan desa sesuai karakteristik mereka.
(Red)
