INFODAERAH.COM, JAKARTA —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Central Project Management Unit (CPMU) Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Regional 1.
Bimtek dilaksanakan di 6 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Surakarta, Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Bimtek di Pulau Jawa dilaksanakan pada 23 – 25 November 2026, sedangkan di luar Pulau Jawa pada 26 – 28 November 2026.
Kegiatan strategis yang berlangsung bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan persampahan secara berkelanjutan.
Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa LSDP merupakan proyek peningkatan pelayanan dasar daerah hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). Untuk periode pelaksanaan 2026–2030, Kemendagri memfokuskan program ini pada perbaikan tata kelola sampah padat di 30 kabupaten/kota prioritas di Indonesia.
“Pengelolaan sampah padat bukan sekadar persoalan teknis kebersihan, melainkan bagian krusial dari pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Melalui Bimtek LSDP ini, kami mendorong daerah untuk bertransformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Iwan Kurniawan kepada Infodaerah.com. Minggu(22/11/26)
Pada pelaksanaan Regional 1 di Jakarta, Bimtek diikuti oleh delegasi pemerintah daerah dari enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggamus, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Lahat.
Iwan memaparkan, materi dalam bimbingan teknis ini menitikberatkan pada tiga pilar utama. Pertama, peningkatan pembiayaan atau penguatan fiskal daerah untuk sektor persampahan. Kedua, perluasan cakupan pelayanan pengelolaan sampah hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ketiga, upaya pengurangan residu sampah yang masuk ke TPA melalui optimalisasi pemilahan dan pengolahan dari hulu.
Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa program LSDP menerapkan mekanisme insentif berupa Hibah Berbasis Kinerja atau Performance-Based Grant (PBG). Melalui skema ini, pencairan dana hibah tidak dilakukan di muka, melainkan setelah pemerintah daerah berhasil memenuhi sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan.
“Skema Performance-Based Grant memastikan bahwa setiap anggaran yang dikucurkan benar-benar menghasilkan dampak nyata di lapangan. Daerah harus membuktikan capaiannya, mulai dari perbaikan tata kelola kelembagaan, optimalisasi retribusi sampah, peningkatan tingkat pengumpulan, hingga keberhasilan menekan volume residu sampah ke TPA,” tegas Iwan.
Untuk menjangkau seluruh 30 kabupaten/kota sasaran secara efektif, Ditjen Bina Bangda menyelenggarakan rangkaian Bimtek LSDP di enam kota besar. Pelaksanaan untuk wilayah Pulau Jawa dipusatkan di Jakarta, Surabaya, dan Surakarta pada 23–25 November 2026.
Sementara itu, wilayah luar Pulau Jawa dijadwalkan berlangsung di Medan, Banjarmasin, dan Makassar pada 26–28 November 2026.
Sebagai langkah tindak lanjut agar implementasi di daerah berjalan seragam, Iwan menambahkan bahwa pemerintah pusat dalam waktu dekat akan segera menerbitkan Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Padat.
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan operasional bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengeksekusi program di wilayah masing-masing.
Adapun penyelenggaraan kegiatan ini mengacu pada Radiogram Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.3.3/10182/Bangda tertanggal 18 November 2026 tentang Jadwal Bimbingan Teknis LSDP.
Melalui pendampingan intensif ini, Kemendagri menargetkan terciptanya kemandirian pembiayaan persampahan serta peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.(Sar)
