INFODAERAH.COM. JAKARTA – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, mengkritik keras lemahnya penegakan aturan terkait aktivitas tambang dan lalu lintas truk di kawasan Parung Panjang, Jawa Barat. Ia menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan kebijakan yang telah dibuat berjalan efektif di lapangan.
Hal itu disampaikan Adian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Gerakan Masyarakat Parung Panjang (GAMPAR) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti masih maraknya truk tambang bertonase besar yang melintas tanpa pengawasan ketat. Bahkan, ia menilai kondisi semakin memprihatinkan karena terdapat pengemudi di bawah umur yang mengoperasikan kendaraan berat tersebut tanpa penindakan tegas dari aparat.
“Kesimpulannya sederhana, kenapa anak 14 atau 15 tahun bisa mengemudikan truk tronton, sementara mengendarai sepeda motor saja belum diperbolehkan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Negara terlalu sibuk membuat keputusan, tetapi tidak mampu memastikan keputusan itu dijalankan,” ujar Adian.
Adian juga mengkritisi Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat terkait pembatasan jam operasional truk tambang. Menurutnya, secara hukum, surat edaran tidak memiliki kekuatan memaksa maupun sanksi pidana sebagaimana Peraturan Daerah (Perda), sehingga pelanggaran di lapangan sulit ditekan.
“Surat edaran tidak memiliki daya paksa. Secara normatif terlihat tegas, tetapi secara hukum lemah karena bukan Perda. Dalam konteks negara, setiap kebijakan harus disertai dengan kekuatan penegakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adian menegaskan bahwa persoalan Parung Panjang merupakan tanggung jawab negara secara menyeluruh, mulai dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), penerimaan pajak, hingga pengaturan dan pengawasan infrastruktur jalan.
“Jika negara mewajibkan pemegang IUP membangun jalan tambang, maka negara juga wajib memastikan kewajiban itu dijalankan. Ketika aturan diproduksi tetapi tidak ditegakkan, saat itulah wibawa negara dipertaruhkan,” pungkasnya. (Red)
