INFODAERAH.COM, TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memanfaatkan agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap berbagai aspirasi strategis di Kabupaten Tangerang. Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang, pembahasan difokuskan pada isu-isu prioritas, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, pengentasan pengangguran, hingga penyaluran bantuan sosial.
Rombongan DPRD Provinsi Banten dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi bersama para anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Tangerang. Kehadiran mereka disambut Bupati Tangerang Maesyal Rasyid beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Kamis (25/6/2026).
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengapresiasi kunjungan DPRD Provinsi Banten sebagai wujud komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi fondasi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS menegaskan DPRD berkomitmen mengawal program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Ia menilai pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Kami memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal dan mendorong program-program pembangunan Kabupaten Tangerang agar dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : Ketua DPRD Banten Apresiasi Program Bang Andra, Jalan Desa Malangah Perkuat Akses Warga
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penanganan banjir, pengelolaan sampah, meningkatnya penyakit tidak menular, serta upaya menekan angka pengangguran harus menjadi agenda bersama.
“Masalah sampah dan banjir harus ditangani secara bersama-sama. Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan juga kedisiplinan masyarakat agar lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten turut menyampaikan aspirasi masyarakat hasil pengawasan di berbagai desa. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
DPRD mendorong pemerintah daerah melibatkan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan. Langkah itu dinilai penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan, keberadaan semak belukar yang mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta persoalan keamanan lingkungan yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan siap menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Banten. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. (ADV)
