INFODAERAH.COM, KAB. BEKASI- Milad Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Ke- 39 digelar di Hotel Java Palace, Jababeka, Kabupaten Bekasi. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua GPK wilayah Jawa Barat Agus Solihin, tokoh senior PPP Diding Saefuddin Zuhri, Sekretaris MPO GPK Kabupaten Bekasi Ahmad Taufik, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratullah, dan salah satu Kandidat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi Marto Firmansyah serta seluruh jajaran Pengurus PC GPK Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutanya Ketua Pimpinan Cabang GPK Warsan Saputra mengatakan akan terus bekerja dan berkompetisi untuk menjemput estafet kepemimpinan.
“Kita terus bekerja secara ikhlas dan spartan untuk ikut serta membangun sumberdaya kader-kader PPP khususnya kader-kader GPK yang handal, berakhlakul karimah dan siap berkompetisi untuk menjemput estafeta kepemimpinan, Baik di internal maupun eksternal PPP,” katanya.
BACA JUGA :
- Komisi X DPR Minta Pemerintah Benahi Total Sistem PPDB dan SPMB
- Gubernur Andra Soni Serahkan Penghargaan Lomba Film Pendek Hari Air Sedunia 2026
- Gubernur Andra Soni Minta Peserta PKN Jadi Pemimpin Kolaboratif dan Berorientasi Hasil
- Kursi Direksi Tiga BUMD Kosong, Pemprov Banten Siapkan Seleksi Terbuka
- Pengamat: Opini WTP BPK Kota Bekasi Bukan Jaminan Tata Kelola Anggaran Bebas Masalah
Dalam pidato tersebut Warsan menyelipkan pernyataan penegasan sikap GPK Kabupaten Bekasi untuk memberikan dukungan suara kepada Agus Solihin pada Musyawarah Wilayah GPK Jawa Barat yang akan dihelat di Cimahi pada tanggal 3 dan 4 April 2021.
“Suara PC GPK Kabupaten Bekasi, secara bulat kami berikan kepada kang Asol (Agus Solihin) untuk memimpin kembali GPK Jawa Barat, ini kami nyatakan secara terbuka.”
Dalam kesempatan menutup pidato sambutannya, pria yang akrab disapa Warbek inipun menegaskan bahwa GPK Kabupaten Bekasi akan menjadi lokomotif untuk menguak pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini terkesan berjalan tidak transparan dan akuntabel.
“Hasil-hasil kajian kami nanti akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk ditindaklanjuti, mengingat besarnya potensi CSR tersebut untuk pemberdayaan SDM dan Pembangunan Infrastruktur”.
Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa CSR harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berkeadilan serta harus dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. ( Madrawi )
