oleh

Rapat Komisi III Prioritaskan Penanganan Banjir

INFODAERAH.COM, KAB.BEKASI – Mensikapi bencana banjir yang ada di Kabupten Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja pembahasan masalah penanggulangan bencana banjir bersama sejumlah instansi terkait yang digelar di ruang rapat Komisi III, Senin (22/2/2021).

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dan diikuti oleh sejumlah instansi, diantaranya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH),BPBD.

“Komisi III melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Disperkintam dalam hal penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi kepada Metropolitan.

Politisi Parta Gerindra ini ini mengungkapkan bahwa ada 178 lokasi titik banjir yang telah disounding Badan Penanggulangan Bencana Daerah diminta menjadi skala prioritas penanggulangan banjir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021.

“Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi ada 178 lokasi titik banjir agar memprioritaskan pengangulangan bajir yang sudah terjadi di APBD Perubahan,” ucap Helmi.

Pihaknya memaparkan ada beberapa prioritas yang akan dilakukan. Pertama, terkait masalah bagunan-bagunan liar dibantaran kali, lalu keterkaitan ataran pusat dalam penanggulangan ini dan masalah normalisasi kali.

“Mungkin Kedepan minggu depan kita akan undang lagi ketiga dinas itu. Untuk mencari solusi titik banjir di Kabupaten Bekasi, misalnya Dinas LH itu mencari titik bangunan liar di Kabupaten Bekasi. Kedepannya juga kita akan mengundang PJT II, untuk mengklarifikasi tentang bangli yang berada di kali-kali dan sungai di Kabupaten Bekasi bagaimana legalitas dan bagaimana klarifikasinya,” tuturnya.

Kepada media ini Helmi menyampaikan, Pihaknya juga akan menggundang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk mempertanyakan peran sertanya, tidak hanya penyehatan kali tetapi solusi pembangunan dan normalisasi kali citarum.

Sementara itu, terkait penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan nanti agar Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih memperioritaskan terhadap penanggulangan banjir yang saat ini.

“Mudah mudahan kita memiliki hasil dari Dinas Sumber Daya Air, Disperkintam, solusi banjir di Kabupaten Bekasi, sehingga di tahun 2022, apabila mereka benar kerjanya sesuai yang kita harapkan, penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi bisa berkurang hingga 70 persen,” tandasnya. (ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed