Sejatinya program kartu tani ini memang sudah mendapatkan banyak kritikan baik melalui beberapa penelitian ilmiah maupun pada tatanan implementasinya di lapangan. Sejumlah permasalahan yang mencuat adalah ketidaksiapan infrastruktur khususnya jaringan internet di daerah, ketidaksiapan jejaring kios yang bisa menerima penggunaan kartu tani dan adanya kewajiban saldo minimum dalam kartu tani yang cukup memberatkan petani dalam upaya penggunaan kartu tani tersebut.
drh. Slamet yang juga sebagai ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kartu tani atau kalau perlu menghentikan program tersebut karena di anggap hanya merupakan pemborosan anggaran saja.
Menurutnya, saat ini pemerintah telah mencetak dan mengedarkan 15 juta kartu tani dengan harga 20.000 rupiah perkartu artinya akan tersedia anggaran sekitar 300 miliar rupiah yang bisa di hemat untuk di alihkan ke pembangunan sarana-prasarana pertanian seperti irigasi atau ke program-program lain yang menstimulus produktifitas petani.
(Red)
