INFODAERAH.COM, SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2026, Rabu (19/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo dan H. Eko Susilo. Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah serta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam rapat, Imron Rosadi menjelaskan, agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Barat Tahun 2026 ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yakni, penyampaian nota pengantar Gubernur Banten ikwal Ranperda APBD Provinsi Jawa Banten Tahun 2026 yang dilakukan pada 11 November 2025 lalu.
Dalam rapat agar Pandangan umum Fraksi yang dibacakan agar disampaikan atau diserahkan di secara berurutan.”Untuk itu berdarkan susunan faksi -fraksi Banten terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Amat Nasional, PPP-PSI,” kata Imam Rosida.
Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra
Melalui juru bicara Oong Syahroni, Fraksi Gerindra mengkaji terkait jumlah dan kwalitas ASN secara proposional serta perlu menseleksi pengawai/ASN yang berintegritas agar nanti dapat memberikan pelayanaan yang maksimal kepada masyarakat sesuai SDMnya.
Kemudian, Fraksi Gerindra menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diusulkan Pemprov Banten pada Raperda APBD 2026, agar disajikan benar-benar realistis dan penerapannya didasari dari jumlah data wajib pajak dan restibusi lain.
“OPD yang berkaitan dengan kebijakan agar tidak segan-segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan yang tidak setor,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menilai kondisi APBD yang ‘kurang sehat ‘ hal itu didasarkan pada struktur Rancangan APBD Provinsi Banten tahun 2026, target pendapatan Rp.9,94 triliun, sementara belanja Rp.10,14 triliun, dan belanja daerah terdapat defisit anggaran sebesar Rp 57,04 miliar
“Ada defisit mencerminkan sesunggunya kondisi APBD yang “kurang sehat” dan perlu diakhiri diperlukan upaya untuk performa tanpa adanya defisit,” kata Oong Syahroni
Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan.
Disampaikan oleh Wawan Sumarwan, Fraksi PDI Perjuangan meminta program skala prioritas Gubernur Banten dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk masyarakat dan program yang disusun harusnya menghasilkan output yang sebanding dengan anggaran yang di keluarkan.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pejelasan Gubernur Banten mengenai berapa jumlah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, hal itu karena terkoreksinya RAPBD 2026 yang cukup signifikan, dimanabesaran penurunan target PAD itu melebihi dari besaran penyesuaian TKD yang hanya mencapai Rp500 Miliar, sementara penurunan PAD mencapai R650 Miliar.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kebijakan Pemprov Banten yang dilakukan secara sporadis pada tahun 2025.
“Kami juga meminta penjelasan Gubernur terkait dampak pembebasan atau pemutihan pajak daerah selama tahun 2025. Apakah penurunan target pajak APBD tahun 2026 itu diasumsikan dari dampak pemutihan atau berasal dari
bea balik nama bermotor dan pajak pokok.” Kata Wawan.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belanja pegawai Pemprov Banten yang cukup tinggi ditengah penurunan target PAD dimana belanja pegawai dari tahun 2025 sebesar Rp2,5 Triliun lebih menjadi Rp3,238 Triliun atau naik sebesar 700 Miliar lebih. Berbanding terbalik dengan rencana belanja daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp920 miliar dari semula Rp10,920 Triliun menjadi Rp10 Triliun.
“Artinya sebanyak 32% APBD Banten habis untuk Gaji dan tunjangaan untuk sekitar 11 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Sementara belasan juta penduduk Banten hanya akan menerima Rp 6,7 triliun atau 67 % dari total APBD tahun 2026, itupun harus di kurangi dengan belanja bagi hasil dan transfer bantuan ke daerah Rp 2 triliun,” kata Wawan.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti skema atau program belum terlihat dari Gubernur dalam rangka mengurangi penganguran ditengah daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang lesu dan tingginya permintaan akan lapangan pekerjaan.
“Apa program Gubernur Banten untuk itu dan berapa target penerima manfaatnya?,” kata Wawan.
Meskipun pada dasarknya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung rencana Gubernur Banten dalam rangka meningkatkan kualitas dan SDM yang sudah populis di masyarakat yaitu mengratiskan biaya sekolah SMA dan SMK Swasta. Menurut Fraksi PDI Perjuangan tampaknya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengingat masih banyak program pendidikan yang menjadi kewenangan Pempov Banten, tetapi hingga kini belum terpenuhi dengan baik seperti pemerataan sarana dan prasarana SMA dan SMK Negeri di baik itu kwalitas dan Kwantitasnya, karena masih banyak kekurangan ruang kelas moubler, perpustakaan, ruang pelatihan dan ruang sarana prasarana lainnya.
Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pembagunan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kebiasaan Pemprov Banten yang belum berubah yang pelaksanaan pekerjaan fisiknya selalu di akhir tahun.
“Padahal dari sisi teknis pekerjaan menjelang akhir tahun itu musim penghujan yang terdampak pada kualitas pekerjaan, mohon gubernur membuat perencanaan yang matang “Kata Wawan mengkhiri.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.
Melalui Asep Hidayat, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan terkait efisiensi belanja karena keterbatasan Fiskal, secara konkret memengaruhi realisasi program dua sektor prioritas, dan program apa saja yang akan dikurangi atau ditunda?
Kemudian Fraksi Demokrat juga meminta perlunya penyajian proyeksi dan mitigasi yang jelas untuk peningkatan PAD seperti pengembangan ekonomi lokal yang harus diperkuat dan diintegrasikan dalam RAPBD 2026.
“Terkait efiensi belanja partai Demoktat dengan catatan efiensi tidak boleh mengorbankan alokasi untuk program pro rakyat terutama sektor pendidikan,kesehatan,”kata Asep.
“Demikianlah rapat paripurna telah selesai kami atas nama pimpinan mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Banten yang telah menghadiri rapat paripurna hari ini,” kata Imron Rosadi menutup rapat paripurna. (Advetorial/Red)
