INFODAERAH.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mempertanyakan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah yang dikenal memiliki lahan subur. Kenaikan harga bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah di wilayah-wilayah tersebut dinilainya tidak wajar karena tidak terdampak bencana yang dapat mengganggu produksi.
Tomsi mengungkapkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” ujar Tomsi.
Baca juga : Wamendagri : Sinergi Ekosistem Pariwisata Jadi Kunci Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Ia memaparkan data terbaru:
• 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang merah pada pekan pertama Desember 2025.
• 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit.
• 257 daerah mencatat kenaikan harga cabai merah.
Tomsi menyebut wajar bila kenaikan terjadi di daerah terdampak bencana. Namun, yang mengherankan, banyak daerah dengan kondisi lahan subur justru mencatat kenaikan signifikan, bahkan mencapai 100 hingga 200 persen.
“Ini daerah-daerah subur semua. Kenapa naiknya bisa sampai 200 persen? Kita harus lihat kesungguhannya Pemda dalam mengendalikan harga,” ujarnya.
Baca juga : Bima Arya: Profesionalisme BUMD Jadi Kunci Kemandirian Daerah
Ia berharap pemerintah daerah lebih sigap mengatasi gejolak harga. Dari data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang berencana melakukan gerakan menanam. Tomsi mengingatkan agar pemilihan komoditas disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar gerakan tersebut berdampak nyata.
Selain isu inflasi pangan, Tomsi juga meminta Pemda memperkuat data dan dukungan terhadap perbaikan jembatan pejalan kaki yang menghubungkan sekolah dan layanan publik. Ia menegaskan pentingnya dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional.
Baca juga : Bima Arya Minta Daerah Serius Kelola Aset untuk Majukan Olahraga
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Plt Deputi II KSP Telisa Aulia Falianty. Perwakilan kementerian/lembaga lain serta jajaran Pemda dan Forkopimda turut mengikuti forum secara langsung maupun virtual. (Red)
