INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk bekerja lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan. Saat ini, capaian perekaman baru menyentuh 97 persen dari total penduduk Indonesia.
“Harapan kita, idealnya 100 persen penduduk terdata dalam server kita. Itu target kita,” ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025, di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).
Baca juga : Kemendagri Tegaskan Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Wilayah Saat Bencana
Tito menekankan agar jajaran Dukcapil daerah menyusun strategi percepatan dengan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau.
“Saya ingin lebih agresif mengidentifikasi warga negara maupun non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ucapnya.
Baca juga : Sekjen Kemendagri Heran Harga Pangan Melonjak di Daerah Subur
Kelompok masyarakat adat, warga prasejahtera, dan tunawisma disebut perlu menjadi prioritas utama. Tito menegaskan bahwa undang-undang menjamin perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.
Ia juga menyinggung problem warga negara Indonesia di luar negeri yang kesulitan memperbarui dokumen kependudukan karena harus pulang ke Tanah Air. Tito mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan RI di sejumlah negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.
“Kadang sedih, kalau mereka hanya untuk memperpanjang KTP harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” kata Tito.
Baca juga : Mendagri Hukum Bupati Aceh Selatan, Dicopot Sementara Tiga Bulan
Menurut Tito, percepatan layanan kependudukan harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi, mulai dari server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber.
“Tolong perkuat betul, selain tata kelola, juga infrastruktur IT-nya,” tegasnya.
Ia menambahkan, data kependudukan merupakan aset strategis negara yang dimanfaatkan berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta. Data tersebut menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Selain itu, Mendagri memerintahkan Dukcapil untuk segera memberikan layanan administrasi kependudukan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Dukcapil diminta turun langsung guna memfasilitasi kebutuhan dokumen bagi warga terdampak.
Rakornas tersebut turut dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, para kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, dan pejabat terkait lainnya. (Red)
