INFODAERAH.COM. JaKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap aman dan lancar.
“Baik lalu lintas udara, darat, maupun laut, harus dipastikan aman. Cek betul seluruh aspek pengamanan,” tegas Mendagri dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait kesiapan Nataru dan penanganan bencana. Rapat digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Tito juga mengingatkan penyedia jasa transportasi agar tidak menaikkan harga tiket melebihi ketentuan meski permintaan meningkat saat libur Nataru. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor untuk menjaga tarif tetap terjangkau.
“Jangan gunakan harga acuan tertinggi. Itu hanya mengejar keuntungan tapi memberatkan rakyat, dan dapat memicu kenaikan harga komoditas lainnya,” ujarnya.
Selain transportasi, Mendagri meminta Pemda memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Nataru, Pemda diminta aktif berkoordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pelaku usaha daerah untuk menjaga kecukupan stok.
Di sisi lain, Pemda juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Prediksi curah hujan tinggi, termasuk ancaman banjir rob di sejumlah daerah, harus diantisipasi dengan memastikan kesiapan personel, sumber daya, dan sistem peringatan dini.
Tito menegaskan para kepala daerah wajib berada di wilayah masing-masing selama periode siaga. Ia melarang perjalanan ke luar negeri pada 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali atas penugasan Presiden atau kebutuhan medis mendesak.
“Kehadiran kepala daerah itu sangat krusial di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan potensi bencana,” pungkasnya. (Red)
