INFODAERAH.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran Rp59 miliar untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor di Lebakgedong, Kabupaten Lebak, pada 2026.
Informasi tersebut disampaikan Kementerian PKP saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Baca juga : Enam Tahun di Huntara, DPRD Lebak Dorong Hunian Tetap Warga Lebakgedong
Ketua DPRD Kabupaten Lebak Juwita Wulandari mengatakan, rencana pembangunan Huntap ini menjadi langkah penting dalam penanganan warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada 2020 dan hingga kini masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Cigobang.
“Dari rapat kerja tadi disampaikan bahwa Kementerian PKP telah menganggarkan Rp56 miliar untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang Lebakgedong,” kata Juwita.
Menurut dia, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 221 unit rumah. Pemerintah daerah, lanjut Juwita, turut mendukung percepatan pembangunan melalui penyiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
Baca juga : DPRD Lebak Dorong Percepatan Huntap Korban Banjir Lebakgedong
Pemerintah Kabupaten Lebak dijadwalkan segera melakukan pematangan lahan dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan Rp1 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi Huntap.
Juwita menegaskan DPRD Lebak akan terus mengawal realisasi pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga warga yang terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut dipimpin Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Fauzi dari Daerah Pemilihan Banten I (Lebak–Pandeglang) dan dihadiri unsur DPRD Lebak, Wakil Ketua DPRD Prov Banten, Kementerian PKP, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Lebak dan Pemprov Banten. (Red)
