INFODAERAH.COM. JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi strategis.
Komitmen tersebut disampaikan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).
“OJK bersama Self-Regulatory Organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkomitmen melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai best practices global dan ekspektasi Global Index Provider,” ujar Friderica.
Baca juga : Friderica Widyasari Dewi Ditunjuk sebagai Pejabat Pengganti Dewan Komisioner OJK
Menurut dia, percepatan reformasi tersebut ditujukan untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga mampu memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Empat Klaster Reformasi
Delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan enforcement, serta sinergitas.
Baca juga : Dirut BEI Mundur, OJK Tunjuk Plt dan Jamin Stabilitas Bursa
Pada klaster pertama, OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap. Untuk emiten baru yang melakukan penawaran umum perdana (IPO), ketentuan 15 persen dapat langsung diberlakukan, sementara emiten lama diberikan masa transisi.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar global. OJK juga menyiapkan sejumlah opsi strategis bagi emiten untuk meningkatkan free float, antara lain melalui aksi korporasi seperti right issue, HMETD, non-HMETD, serta program ESOP dan EMSOP.
Selain itu, OJK bersama pemerintah akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah pun menyatakan dukungan melalui penyesuaian berbagai batasan investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, dengan tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Transparansi dan Penguatan Data
Pada klaster transparansi, OJK menaruh perhatian pada keterbukaan ultimate beneficial owner (UBO) serta afiliasi pemegang saham. Penguatan transparansi ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.
Baca juga : OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal demi Investor Global
Sementara itu, klaster penguatan data kepemilikan saham akan difokuskan pada peningkatan kualitas data agar lebih granular dan andal. OJK akan memerintahkan SRO melakukan klasifikasi sub-tipe investor sesuai praktik global. Data tersebut nantinya disampaikan oleh KSEI kepada BEI untuk dipublikasikan melalui situs resmi bursa.
Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Pada aspek tata kelola dan enforcement, terdapat tiga rencana aksi utama. Pertama, demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang, guna meningkatkan tata kelola dan meminimalkan konflik kepentingan.
Kedua, penguatan penegakan hukum dan sanksi terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Ketiga, peningkatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.
Perkuat Sinergi Antar Lembaga
Dalam klaster sinergitas, OJK akan mendorong pendalaman pasar secara terintegrasi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya agar pasar modal semakin optimal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa kepercayaan investor menjadi kunci utama penguatan pasar modal nasional.
“OJK akan terus hadir dan bertindak nyata untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi investor, serta memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Hasan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan bursa untuk meningkatkan transparansi sesuai permintaan MSCI demi memperkuat kepercayaan investor global.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia.
“Pertumbuhan bursa tidak hanya dilihat dari kapitalisasi pasar, tetapi juga dari kualitas dan integritasnya,” ujar Rosan.(Red)
