Ubaidillah Serap Aspirasi Warga Lebak, Jalan Rusak dan Lapangan Kerja Jadi Keluhan Utama

INFODAERAH.COM, LEBAK, Anggota DPRD Provinsi Banten, Ubaidillah, menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menjadi persoalan paling krusial di Kabupaten Lebak. Hal ini terungkap dari Reses II Masa Sidang 2025-2026 yang digelar di beberapa titik, yaitu Kampung Serdang Desa Pasar Keong, Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar, Kampung Tungku Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak,Kampung Salahaur, Desa Cijoro dan Kampung Sukamaju Muara Desa Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, pada Kamis (12/02/2026).

Mayoritas aspirasi masyarakat yang dikumpulkan berfokus pada kerusakan jalan, minimnya lapangan pekerjaan, serta program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, keluhan terkait jalan rusak muncul hampir di setiap desa yang dikunjungi, baik jalan kabupaten maupun ruas jalan kewenangan provinsi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga menghambat pergerakan ekonomi masyarakat.

“Hampir tiap titik selalu bicara soal jalan yang banyak berlubang dan belum mendapat penanganan, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ini harus menjadi fokus utama kita,” ujar Ubaidillah.

Ia menambahkan, persoalan lapangan pekerjaan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.“Lowongan kerja saat ini sangat terbatas, sementara angka pengangguran tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Ubaidillah.

Sejumlah warga menyampaikan harapan mereka atas kehadiran DPRD. “Kami senang Pak Ubaidillah datang langsung, mendengar keluhan kami. Semoga aspirasi kami, terutama soal jalan rusak dan lapangan kerja, benar-benar diperhatikan dan ada tindak lanjutnya,” kata salah seorang warga peserta reses, Warga lain juga menambahkan, kehadiran wakil rakyat memberi rasa percaya bahwa suara mereka tidak hanya dicatat, tetapi bisa menjadi prioritas nyata pemerintah.

Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, Ubaidillah menegaskan bahwa sesuai tupoksi DPRD Provinsi Banten, pihaknya akan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta sesama anggota DPRD Provinsi dari dapil Kabupaten Lebak.

Langkah ini bertujuan memastikan aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penyediaan lapangan kerja, dapat direalisasikan secara efektif.

“Sebagai wakil rakyat, kami punya kewajiban menyampaikan dan mendorong solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan legislatif lainnya akan menjadi jalan untuk memastikan aspirasi warga tidak berhenti di sini,” tutupnya. (Red)