Jayagati Desak Bupati Lebak Isi Jabatan Kosong, Siap Turun Aksi

Info Daerah - Rabu, 15 April 2026 - 17:36 WIB
Jayagati Desak Bupati Lebak Isi Jabatan Kosong, Siap Turun Aksi
 (Info Daerah)
Penulis
|
Editor

INFODAERAH.COM, KAB LEBAK – Ormas Jayagati Banten mendesak Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, segera mengisi jabatan definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.

Panglima Jayagati, Apih Kuncung, menegaskan organisasinya siap menggelar aksi massa jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret. Ia menyebut kekosongan jabatan di level eselon II, III, dan IV telah menghambat kinerja birokrasi serta menurunkan kualitas layanan publik.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jayagati siap turun aksi jika pengisian jabatan definitif terus diabaikan,” ujar Apih kepada awak media, Rabu (16/04/2026).

Ia menilai kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkab Lebak.

Menurut dia, posisi pimpinan yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) dalam waktu lama berpotensi melemahkan pengambilan kebijakan.

“Plt itu sifatnya sementara. Kalau terlalu lama, kewenangan menjadi terbatas dan keputusan strategis sering tertunda,” kata Apih.

Jayagati juga mencatat, perpanjangan masa jabatan Plt bukan sekadar persoalan administratif. Situasi ini dinilai menghambat jalannya program strategis daerah.

“Program daerah butuh kepastian pimpinan. Tanpa pejabat definitif, OPD cenderung berjalan normatif tanpa inovasi,” ujarnya.

Proses pengambilan keputusan, kata Apih, sering tersendat karena harus melalui koordinasi berjenjang. Dampaknya, sejumlah OPD hanya menjalankan rutinitas tanpa terobosan berarti.

“Kami melihat langsung di lapangan, banyak kebijakan tertahan karena kewenangan Plt terbatas. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tutur dia.

Berdasarkan data yang dihimpun Jayagati, terdapat sedikitnya 11 posisi strategis yang belum memiliki pejabat definitif. Posisi tersebut meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah III, Bapperida, dan Bapenda.

Kekosongan juga terjadi di sejumlah dinas, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, RSUD Adjidarmo, BKPSDM, Dinas PUPR, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). (Red)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X