INFODAERAH.COM, SEMARANG – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meminta kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial. Pemerintah daerah diminta lebih fokus mengeksekusi program lintas sektor untuk menjawab persoalan konkret, terutama ketahanan pangan dan transisi energi.
Pesan itu disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Baca juga : Kemendagri Klarifikasi Isu Larangan Fotokopi KTP-el
“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Menurut Bima, tantangan kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Daerah juga harus mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena Indonesia tengah memanfaatkan bonus demografi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Bima meminta kepala daerah mengurangi ego sektoral yang kerap menghambat kerja sama antardaerah, terutama dalam distribusi pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penggunaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan surplus komoditas dapat menopang wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Bima juga menyoroti percepatan transisi energi melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurut dia, kebijakan tersebut memang berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek. Namun, manfaat jangka panjang dinilai lebih besar, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga terciptanya lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Bima juga meminta kepala daerah terus melahirkan inovasi untuk menggali potensi wilayah masing-masing. Ia menegaskan peningkatan PAD tidak harus dilakukan melalui kenaikan pajak, melainkan lewat kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.
“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak,” pungkasnya. (Red)
