8 Ribu Titik Lampu Jalan Nasional di Banten Bermasalah, Gubernur Andra Soni Turun Tangan

INFODAERAH.COM, TANGERANG SELATAN – Gubernur Andra Soni memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Banten di Kantor Gubernur Banten, eks BBLKI, Kota Tangerang Selatan, Selasa (19/5/2026).

Baca juga : Gubernur Andra Soni: Mobile Klinik dan Telemedicine Perluas Layanan Kesehatan Banten

Rakor itu dihadiri kepala daerah se-Banten, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, PLN, serta sejumlah pemangku kepentingan lain. Pemerintah membahas penanganan penerangan jalan nasional untuk meningkatkan keselamatan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendukung sektor pariwisata, dan menjaga aktivitas ekonomi malam hari.

“Hari ini kami, seluruh kepala daerah di Provinsi Banten bersama dengan BPTD dari pemerintah pusat, membahas dan berkoordinasi terkait jalan nasional yang ada di Provinsi Banten,” kata Andra Soni.

Andra menjelaskan, rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penanganan PJU di ruas jalan nasional. Menurut dia, seluruh pihak harus menangani persoalan itu secara bersama tanpa saling melempar tanggung jawab.

Pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut teknis untuk menentukan solusi bersama dalam pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat. Berdasarkan data, panjang jalan nasional di Provinsi Banten mencapai sekitar 567,9 kilometer dan tersebar di delapan kabupaten dan kota. Ruas terpanjang berada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Baca juga : Andra Soni Minta OPD Banten Respons Cepat Tangani Persoalan Masyarakat

Selain kondisi jalan nasional, rakor turut membahas kebutuhan lampu penerangan jalan yang diperkirakan mencapai 8 ribu titik di sejumlah ruas strategis. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mencari solusi secara kolaboratif.

“Nanti lebih detailnya sifatnya koordinasi teknis. Sebelumnya kita belum pernah bahas bersama-sama. Biasanya ini pusat, ini provinsi, itu kabupaten atau kota. Sekarang kita samakan persepsi dan samakan data. Ini tanggung jawab kita semua,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan masih banyak ruas jalan nasional di Banten yang belum memiliki penerangan jalan memadai.

“Masih banyak jalan nasional yang belum ada lampunya. Ada juga yang dipasang oleh kabupaten atau kota dan dibayar daerah, ada juga yang dibangun menggunakan APBN,” katanya.

Tri menjelaskan, pembahasan dalam rakor tidak hanya menyangkut pembangunan lampu jalan, tetapi juga mekanisme pembayaran listrik dan pemeliharaan PJU. Saat ini, pengelolaan lampu jalan masih menggunakan berbagai pola. Sebagian lampu dibangun pemerintah pusat, sementara pembayaran listrik dibantu pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

“Bapak Gubernur Andra Soni tadi meminta dilakukan verifikasi ulang data supaya jelas mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” ujarnya.

Tri menambahkan, Pemerintah Provinsi Banten selama ini menanggung pembayaran listrik ribuan lampu jalan milik provinsi. Dalam setahun, anggaran pembayaran listrik mencapai hampir Rp4 miliar untuk sekitar 5 ribu lampu jalan.

“Kita (Pemprov Banten) selama ini bayar. Setahun hampir Rp4 miliar untuk sekitar 5 ribu lampu,” ungkapnya.

Ke depan, penanganan PJU jalan nasional akan diperkuat melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan BPTD sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Yang sudah berjalan itu ada MoU antara pemerintah kabupaten dengan BPTD. Contohnya di Kabupaten Lebak,” katanya menambahkan. (Red)