INFODAERAH.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintah harus hadir sebagai pelayan publik yang mampu memberi solusi secara cepat dan tepat.
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni saat memimpin Rapat Pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Andra menaruh perhatian besar pada sektor pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menurut dia, tiga sektor tersebut menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus dijaga kualitas pelayanannya.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” katanya.
Selain pelayanan publik, Andra juga meminta seluruh jajaran Pemprov Banten mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program itu meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menilai kedua program tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan, MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Menurut dia, sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi tantangan tambahan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Deden menyebut Andra meminta seluruh OPD mengerahkan kemampuan terbaik demi kepentingan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus berjalan lebih solid agar penanganan persoalan masyarakat bisa lebih efektif.
“Karena masing-masing wilayah punya kewenangan. Provinsi kewenangannya apa, kabupaten/kota kewenangannya apa. Sehingga kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” jelasnya.
Rapat pimpinan itu juga membahas optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Deden berharap Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk mampu memaksimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung pembangunan di Provinsi Banten.
“Pemanfaatan aset yang ada di Pemprov Banten itu harus bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemajuan Provinsi Banten,” ujarnya.
Selain itu, Deden menegaskan harapan gubernur agar seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ia meminta seluruh BUMD menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan peran dalam pembangunan daerah.
“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM, ada BGD, terus ada Jamkrida. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” katanya. (Red)
