INFODAERAH.COM, SERANG – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan kualitas pendidikan anak usia dini menjadi penentu masa depan Provinsi Banten. Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini merupakan investasi terbaik untuk kemajuan daerah.
“Investasi terbaik harus kita berikan kepada Provinsi Banten. Bukan hanya membangun fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini,” kata Tinawati saat menghadiri kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan Melalui Refleksi Capaian Mutu Pendidikan yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (7/7/2026).
Tinawati menjelaskan, visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Banten selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Keselarasan itu terlihat pada komitmen membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkarakter.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan PAUD yang berkualitas,” paparnya.
Tinawati mengungkapkan, data Profil PAUD Provinsi Banten Tahun 2026 menunjukkan masih banyak anak yang belum memperoleh layanan pendidikan usia dini. Sebanyak 192.016 anak berusia 5 hingga 6 tahun belum terlayani PAUD.
Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tangerang dengan 62.400 anak.
Selanjutnya, Kabupaten Lebak mencatat 24.972 anak dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 22.788 anak.
Selain persoalan akses, kualitas layanan PAUD juga masih memerlukan perhatian. Integrasi layanan di sejumlah daerah belum berjalan optimal. Di sisi lain, banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau Diploma IV.
Tinawati juga menyoroti alokasi anggaran PAUD di beberapa kabupaten dan kota yang masih berada pada kisaran 1 hingga 2 persen APBD. Menurut dia, kondisi tersebut membuat layanan PAUD belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Karena itu, Tinawati mendorong Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di seluruh daerah agar semakin aktif menjalankan perannya. Pokja diharapkan terus melakukan advokasi, sosialisasi, membangun kemitraan, serta mengawal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Karena setiap anak yang belum memperoleh layanan PAUD adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. (Red)
