INFODAERAH.COM, MEDAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ketangguhan kota harus dibangun melalui penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya tahan daerah sekaligus mendukung ketahanan nasional.
Bima mengatakan pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kota tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga berperan memperkuat distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, serta melahirkan berbagai inovasi di sektor pangan.
“Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota harus menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang berkualitas,” ujar Bima dalam Forum Pangan pada rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6/2026).
Bima menjelaskan tantangan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja. Karena itu, setiap pemerintah kota perlu membangun kolaborasi lintas wilayah dengan memanfaatkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota akan terus berkembang. Menurutnya, kekuatan terbesar APEKSI tidak hanya terletak pada pengalaman para kepala daerah, tetapi juga pada tradisi kolaborasi yang telah terbangun selama ini.
“Kami bangga melihat kepala daerah yang memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu karena terampil berkolaborasi dan berkokreasi dengan berbagai pihak. Yang membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu harus terus dijaga karena di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” ungkapnya.
Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap memfasilitasi berbagai masukan dan kesepakatan yang lahir dari sidang pleno maupun forum-forum selama Rakernas XVIII APEKSI. Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno para Wali Kota merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang rangkaian Rakernas.
“Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran yang lahir dari forum-forum tematik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di berbagai lokasi di Medan, yang masing-masing dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda kreatif kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Alwis, tantangan yang dihadapi kota semakin kompleks sehingga membutuhkan solusi yang disusun secara bersama melalui berbagai pendekatan.
“Kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga harus dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota yang tangguh,” tambahnya.
Melalui berbagai forum dalam Rakernas XVIII APEKSI, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk mendengar, memfasilitasi, serta menindaklanjuti aspirasi dan rekomendasi pemerintah kota. Sinergi lintas sektor, inovasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. (Red)
