INFODAERAH.COM, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, menyusun anggaran program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) senilai sekitar Rp123 miliar.
Anggaran tersebut mencakup program pembangunan dan pengelolaan sampah selama empat tahun, mulai 2027 hingga 2030.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, mengatakan penyusunan anggaran itu mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
” Penyusunan anggaran itu didampingi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Nana di Lebak, Kamis (12/11/2026).
Pembangunan TPS 3R dan TPST Dengung
Nana menjelaskan, program LSDP berasal dari Kemendagri dengan dukungan pembiayaan Bank Dunia.
Pada 2027, Pemkab Lebak merencanakan pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS) 3R di 14 lokasi. Program ini menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle.
Selanjutnya, pada 2028, pemerintah daerah menargetkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dengung.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 150 ton per hari.
Melalui pengolahan sampah organik dan anorganik, TPST Dengung juga berpotensi menghasilkan refuse-derived fuel (RDF). Produk ini menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Nana menyebut PT Cemindo Gemilang siap menampung hasil produksi RDF tersebut. Perusahaan itu juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
PT Cemindo Gemilang membutuhkan pasokan RDF hingga 500 ton per hari. Sementara itu, program LSDP di Lebak menargetkan produksi sekitar 200 ton per hari.
“Harga RDF berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per ton untuk kualitas 2.000 kalori,” ujarnya.
Target Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Nana mengatakan Pemkab Lebak juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan advokasi dan pembinaan pada 2029. Kemudian, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran evaluasi pada 2030.
Menurutnya, program LSDP tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah. Program tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kami meyakini program LSDP dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, program ini mampu mempercepat pengendalian kemiskinan,” kata Nana.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah terpadu dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Selain itu, program tersebut membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Pemkab Lebak nantinya mempercayakan pengelolaan program LSDP kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Niaga Lebak.
Perusahaan daerah tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Kami mendorong pengelolaan sampah terpadu melalui program LSDP agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(Red)
