INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang angka inflasinya masih tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Pasalnya, meskipun rata-rata angka inflasi nasional relatif terkendali 2,86 persen per November, tapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih cukup tinggi.
“Sampai informasi bahwa ada daerah-daerah yang tinggi proksi inflasi, jadi Indeks Perkembangan Harganya (IPH), yang paling bawah itu yang tertinggi adalah di Sulawesi Utara (Sulut) mencapai 5 persen, ini sudah jauh di atas angka nasional,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/12/2023).
Selain Sulut, Mendagri menambahkan, masih ada sejumlah daerah yang nilai IPH-nya cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Minahasa sebesar 7,21 persen.
Baca Berita :
Prakiraan Cuaca Besok 1 Juli 2023 Jakarta
Melihat kondisi itu, Mendagri meminta kepala daerah segera mencari solusi dan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah untuk mengendalikan IPH. Langkah itu dibutuhkan agar tidak menganggu stabilitas ekonomi di daerah tersebut.
“Kabupaten Minahasa, IPH-nya minggu lalu 7,21 persen, tinggi sekali, 7,21 persen itu sudah mendekati angka 10 persen itu mendekati inflasi yang mulai mengganggu, mengganggu daya beli masyarakat dan sendi ekonomi, ini mohon maaf Bapak Bupati tolong dilihat betul kenapa angkanya begitu, atau angkanya yang salah,” ujarnya.
