Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti daerah lain yang tingkat IPH-nya di atas 5 persen. Daerah itu seperti Halmahera Selatan 6,49 persen, Donggala 6,31 persen, Tomohon 6,05 persen, Bolaang Mongondow 5,82 persen, Bone Bolango 5,53 persen, Gorontalo 5,49 persen, Bitung 5,38 persen, dan Luwu 5,31 persen.
Sementara itu, kabupaten/ kota dengan penurunan IPH tertinggi di antaranya Bandung Barat -6,24 persen, Lombok Timur -5,80 persen, Muna Barat -4,62 persen, Lombok Barat -4,28 persen, Boalemo -3,47 persen, Pasuruan -2,74 persen, Sarolangun -2,34 persen, Ogan komering Ulu Selatan -2,20 persen, Lembata -2,02 persen, dan Buton Tengah -1,98 persen.
“Kabupaten Bandung Barat juga bagus IPH-nya juga turun di angka minus 6,24 persen, angka yang cukup dalam ini, saya memberikan apresiasi bukan karena Pj.-nya dari Kemendagri, memang faktanya dari BPS ini, kemudian Kota Pagar Alam yang beberapa minggu lalu tertinggi, nah ini sudah bisa memperbaiki, bagus, minus 1,65 persen,” ungkapnya.
Baca Berita :
Kodam Jaya Terima Kunjungan Silahturahmi dan Audensi SMSI DKI Jakarta
Sementara itu di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan IPH di beberapa daerah adalah cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Dirinya menuturkan, berdasarkan data BPS pada minggu pertama Desember 2023 kenaikan harga cabai merah terjadi di 347 kabupaten/kota.
“Perkembangan IPH minggu pertama bulan Desember, terjadi kenaikan harga cabai merah pada 347 kabupaten/kota, dan 10 kenaikan tertinggi ada di Kabupaten Halmera Selatan, Manado, Tidore Kepulauan, Ternate, Tarakan, Pamekasan, Musi Rawas Utara, dan Bangkalan,” pungkasnya.
Puspen Kemendagri
