INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus mempercepat persiapan pembangunan Flyover Bulak Kapal. Wali Kota Bekasi mematangkan pembebasan lahan dan menyiapkan jalur alternatif bagi masyarakat.
Langkah tersebut mengemuka saat Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kota Bekasi.
Kunjungan itu mencakup dua lokasi strategis. Keduanya yakni proyek penggantian Jembatan Kemang Pratama dan rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal.
Kedua proyek tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas wilayah. Selain itu, pembangunan ini dapat memperlancar mobilitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
Pembebasan 40 Bidang Lahan Sudah Selesai
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bekasi menjelaskan perkembangan pembebasan lahan. Dari total 76 bidang yang dibutuhkan, pemerintah telah menyelesaikan 40 bidang.
Sementara itu, masih ada sekitar 36 bidang yang perlu dituntaskan. Sebagian lahan merupakan milik PJT dan Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
“Kalau melihat bidangnya, dari 76 bidang yang dibutuhkan, 40 sudah selesai. Sisanya sekitar 36 bidang. Sebagian merupakan milik PJT, Kementerian Sosial, serta terdapat lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ini sedang kita rumuskan agar ada upaya percepatan,” jelas Wali Kota Bekasi.
Ia juga meminta dukungan Menko AHY untuk memperkuat komunikasi dengan pihak terkait. Koordinasi tersebut terutama menyangkut penyelesaian administrasi dan pemanfaatan lahan.
Meski demikian, Pemkot Bekasi tetap bertanggung jawab atas setiap keputusan penggunaan lahan.
Wali Kota menargetkan penyelesaian pembebasan lahan pada 2 November 2026. Jika pembayaran langsung belum dapat dilakukan, pemerintah akan menempuh mekanisme konsinyasi.
Mekanisme tersebut berupa penitipan uang ganti kerugian melalui pengadilan. Dengan demikian, proses pembangunan diharapkan tetap berjalan sesuai jadwal.
Pekerjaan Ditargetkan Mulai 15 November
Wali Kota Bekasi menyebut tahapan pembangunan masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah menjadwalkan penandatanganan kontrak pekerjaan pada 14 November 2026.
Selanjutnya, pekerjaan fisik ditargetkan mulai pada 15 November 2026.
Ia juga meminta jajaran terkait segera mengosongkan bidang tanah yang telah menerima pembayaran. Pemilik lahan mendapat waktu sekitar satu minggu untuk membongkar bangunan secara mandiri.
Apabila pemilik tidak melaksanakan pembongkaran, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ampera dan Muhammad Yamin Jadi Jalur Alternatif
Selain pembebasan lahan, Pemkot Bekasi menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak pembangunan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air/PUPR.
Koordinasi tersebut mencakup pengaturan lalu lintas dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Wali Kota menjelaskan, kawasan Ampera dan Jalan Muhammad Yamin dapat menjadi jalur alternatif kendaraan. Kedua akses tersebut diharapkan membantu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Pemkot Bekasi juga mengomunikasikan pemanfaatan jalan frontage milik perkeretaapian. Jalur tersebut berpotensi menghubungkan Rawapanjang, Bulak Kapal, Ampera, hingga Jalan Muhammad Yamin.
Menurutnya, konektivitas antarkawasan tidak hanya mengurangi kepadatan kendaraan. Akses tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Anggaran Pembangunan Hampir Rp188 Miliar
Wali Kota Bekasi turut mengajak masyarakat mendukung pembangunan Flyover Bulak Kapal. Proyek strategis ini mendapat perhatian pemerintah pusat dengan nilai anggaran hampir Rp188 miliar.
“Anggarannya cukup besar, hampir Rp188 miliar. Kalau harus ditanggung melalui APBD, tentu cukup berat bagi pemerintah daerah. Karena itu, perhatian dan dukungan pemerintah pusat ini harus kita tangkap dengan baik. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung agar pembangunan ini bisa segera dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Wali Kota menilai pembangunan Flyover Bulak Kapal sangat penting bagi keselamatan pengguna jalan. Selama ini, kawasan perlintasan sebidang kereta api tersebut menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas.
Ia juga menegaskan perlunya penataan perlintasan setelah flyover beroperasi. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan ialah penutupan perlintasan sebidang.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mengurangi potensi konflik antara kendaraan dan perjalanan kereta api.
(Red)
