INFODAERAH.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah melaporkan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Presiden.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menuntaskan seluruh regulasi pendukung agar kebijakan berjalan sesuai jadwal.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Selain regulasi, pemerintah mulai menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada asosiasi pelaku usaha. Langkah ini bertujuan agar pelaku industri memahami mekanisme baru yang akan diterapkan pemerintah.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Airlangga meminta investor asing tidak khawatir terhadap skema baru pelaksanaan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menurut dia, kegiatan ekspor tetap dijalankan perusahaan yang selama ini beroperasi di sektor terkait.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Airlangga.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Pemerintah juga membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu kebijakan yang berlanjut ialah penerapan work from home selama dua bulan ke depan.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya. (Red)
