Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Rehab Rekon Pascabencana Sumatera

INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera memasuki tahap pemulihan permanen melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp100,1 triliun untuk mendukung program tersebut selama tiga tahun.

Kepastian itu disampaikan Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai mengikuti rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca juga : Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Program, Infrastruktur Jadi Prioritas

Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus menyampaikan rencana tindak lanjut melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujarnya.

Tito menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Pemerintah menilai fase tanggap darurat berjalan cukup baik karena melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pihak.

Aktivitas pemerintahan di daerah terdampak kini mulai kembali normal. Pelayanan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa kembali berjalan setelah sebelumnya sempat terganggu akibat bencana.

Meski begitu, sebagian warga masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan puskesmas juga kembali beroperasi. Pemerintah masih menghadapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.

Pemerintah juga memastikan konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional kembali terhubung. Sejumlah titik masih menggunakan jembatan sementara seperti jembatan bailey, jembatan gantung, maupun konstruksi darurat lainnya.

Di sektor pendidikan, sebagian besar sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah sudah kembali digunakan setelah menjalani perbaikan.

Sementara itu, sekolah yang berada di zona merah masih membutuhkan relokasi dan ruang belajar darurat.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” katanya.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyusun Renduk yang memuat kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga.

Renduk itu mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2026 hingga 2028.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar pada 2026, seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, dan hunian tetap (huntap). Pemerintah menargetkan pembangunan huntap selesai paling lambat 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.

Tito menyebutkan, total kebutuhan anggaran rehab rekon yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. (Red)