INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup aspek keuangan, operasional, dan administrasi yang menjadi fondasi peningkatan kinerja perusahaan milik daerah.
Paparan itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
“Ada beberapa upaya strategis untuk membuat agar BUMD bisa menjadi sehat, di antaranya di sektor keuangan, komitmen pemilik dalam penyertaan modal sesuai dengan peraturan daerah,” ujar Mendagri.
Pada sektor keuangan, Mendagri menekankan pentingnya penerapan target kinerja yang diikuti pencapaian laba di atas suku bunga bank. Direksi BUMD juga perlu menjaga efisiensi biaya operasional dengan mempertahankan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di bawah 85 persen.
“Kemudian yang kedua, selain pembiayaan, dari segi operasional secara rutin selayaknya melakukan survei kepuasan pelanggan, karena customer is the king,” tambah Mendagri.
Dari sisi operasional, Mendagri meminta pemerintah daerah menyusun analisis investasi yang sejalan dengan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan. Ia juga menilai keberadaan tim seleksi yang kompeten, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam menghadirkan manajemen BUMD yang profesional.
Pada aspek administrasi, BUMD perlu menyusun rencana bisnis dan rencana kerja yang selaras dengan target pemegang saham atau pemilik modal. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga harus berlangsung sesuai jadwal dengan kehadiran pemegang saham yang memenuhi kuorum.
“Di samping itu, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang cukup ketat,” ungkap Mendagri.
Mendagri menjelaskan, sektor perbankan masih menjadi lini usaha BUMD yang memberikan keuntungan paling besar. Menurutnya, capaian tersebut didukung tata kelola perusahaan yang baik serta sumber daya manusia yang profesional.
Ia menambahkan, proses seleksi direksi dan komisaris pada BUMD sektor perbankan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga kualitas pengelolaan perusahaan lebih terjaga.
“Tapi di bidang-bidang lain, kita tidak melihat ada aturan-aturan yang membuat mekanisme rekrutmennya menjadi lebih reliable. Dan ini akhirnya lebih banyak didominasi oleh peran kepala daerah sebagai pemegang saham,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Melalui perubahan regulasi tersebut, Kemendagri berharap fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal melalui unit kerja eselon I di lingkungan kementerian.
“Kemendagri juga kemudian sudah mengusulkan untuk penguatan pengawasan pembinaan ini agar BUMD ini ditangani oleh seorang Dirjen, Eselon I. Saat ini di bawah Dirjen Bina Keuangan Daerah pembinaannya,” tandasnya. (Red)
